Kejar Target Rp347,69 Miliar, KPP Pratama Tuban Gencarkan Strategi Jemput Bola

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban terus mematangkan strategi demi menggenjot realisasi penerimaan pajak di Bumi Ronggolawe sepanjang tahun 2026. Langkah optimalisasi ini diambil mengingat KPP Pratama Tuban dibebani target penerimaan yang cukup besar tahun ini, yakni mencapai Rp347,69 miliar.

"Target kita tahun ini sebesar Rp347,69 miliar," ungkap Kepala KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto, dalam acara media briefing APBN bulan Mei 2026 di Kantor KPPN Tuban, Selasa (19/5/2026).

Hanis memaparkan, realisasi penerimaan perpajakan per April 2026 baru menyentuh angka Rp63,46 miliar atau sekitar 8,25 persen dari target. Meski angka tersebut relatif kecil, pihak KPP Pratama tetap optimistis target akhir tahun dapat terpenuhi. Menurutnya, tren setoran wajib pajak biasanya baru akan melonjak signifikan menjelang akhir tahun.

"Kalau bulan-bulan awal tahun seperti ini masih landai," imbuh Hanis.

Guna memastikan target tersebut tercapai, pria asal Kota Kediri ini telah menyiapkan sejumlah langkah taktis. Salah satunya adalah menerapkan strategi "jemput bola" melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) perpajakan yang tersebar di tingkat kecamatan.

Untuk mengefektifkan jalannya program, 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban akan dipetakan ke dalam 5 titik lokasi pelaksanaan. "Jadi 1 tempat nantinya ada 4 kecamatan, dan kita bakal mengundang para wajib pajak," jelasnya.

Di samping pendekatan persuasif, KPP Pratama Tuban juga terus melayangkan imbauan berkala berdasarkan basis data wajib pajak yang dimiliki. Hanis menegaskan, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang progresif bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Mulai dari pemeriksaan menyeluruh, pemblokiran rekening bank, pencekalan ke luar negeri, hingga penyitaan aset.

"Kalau ada yang wajib pajaknya tetap bersikukuh, maka bisa dilakukan penyitaan terhadap aset-asetnya. Ini kalau wajib pajak bandel," tegas Hanis.

Sejauh ini, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib masih menjadi kontributor pajak terbesar di Kabupaten Tuban dengan porsi 23,51 persen. Di posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,19 persen.

Selanjutnya, setoran pajak dari pejabat negara, karyawan, dan pensiunan menyumbang 5,32 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,83 persen. Dari pemetaan tersebut, sektor perdagangan besar kini menjadi salah satu fokus utama radar KPP Pratama Tuban.

"Yang kami garap betul yaitu dari perdagangan besar. Karena ini biasanya sifatnya sebagai pengepul," tambahnya.

Terkait data kepatuhan wajib pajak (WP), tercatat ada 59.610 WP Orang Pribadi kategori normal, dengan 42.126 di antaranya telah melakukan aktivasi coretax. Sementara untuk kategori Badan, terdapat 7.717 WP normal dan 7.419 WP yang sudah aktivasi coretax.

Menutup penjelasannya, Hanis mengapresiasi capaian kepatuhan pelaporan SPT pada tahun sebelumnya yang berhasil melampaui target yang ditetapkan. "Untuk datang realisasi penerimaan SPT Tahun 2025 yaitu targetnya 35.130 orang, tapi realisasinya sebanyak 36.623 orang," pungkasnya. (wan/rev)