Walkot Surabaya, Eri Cahyadi. Foto: dok. Pemkot Surabaya
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengancam mengganti jukir jika menolak program digitalisasi parkir atau aktivasi rekening yang mulai resmi diterapkan pada akhir April 2026.
Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bentuk transparansi parkir kepada warga.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 jukir dibekukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, karena tidak mendukung program digitalisasi parkir.
Eri mengatakan, pemkot akan mengganti jukir yang menolak aktivasi rekening. Oleh sebab itu, ia meminta agar jukir di Surabaya mengikuti aturan baru itu.
"Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti (dengan jukir baru). Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri," tegas Eri, Jumat (10/4/2026).
Wali Kota Surabaya ini juga menyebut, program ini dibuat untuk menguntungkan para jukir dan menjaga transparansi. Sebeb, sebelumnya pembagian hasil dianggap kurang adil, kini Pemkot Surabaya telah mengubah skema pembagian pendapatan secara signifikan.
Akhirnya, kebijakan itu muncul polemik. Di mana jukir menolak bagi hasil 60 persen untuk pemkot dan 40 persen untuk jukir. Jukir maunya 70 persen untuk mereka dan 30 persen untuk pemkot.
"Dulu (skema lama) 20 persen untuk jukir dan 80 persen masuk ke kas Pemkot Surabaya. Sekarang (skema baru) 40 persen untuk jukir dan 60 persen ke Pemkot. Ini dilakukan agar transparan, saling percaya, dan menghilangkan prasangka kalau ada uang yang tidak tersalurkan dengan benar," jelasnya.
Ia juga menegaskan, lahan parkir adalah aset negara. Pemkot dan Forkopimda bakal turun tangan menertibkan oknum yang mencoba menghambat kebijakan dengan cara premanisme.
"Di walik pemerintah 30 persen, lah iki tanahe negara. Terus gimana? Jangan buat Surabaya tidak berbobot dengan modal preman-preman. Kita akan turun dengan tim anti-preman. Parkir non-tunai ini adalah keinginan warga Surabaya. Siapa yang tinggal di Surabaya, hormati keinginan warga," pungkasnya. (*)
