Wamenhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Dok. Kemenhaj.
BANGSAONLINE.com - Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, antrean panjang haji di Indonesia terjadi karena pengelolaan keuangan haji membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” tuturnya.
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut Malaysia memiliki sistem tabung haji yang juga menimbulkan antrean panjang, sementara di India antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Pemerintah kini mengkaji kemungkinan penerapan model lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung sesuai kuota dari Arab Saudi.
“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” urai Dahnil.
Kendati demikian, ia menegaskan perlindungan bagi jamaah yang sudah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas.
“Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?,” katanya.
Ia menambahkan, wacana ini masih terus digodok agar keinginan Presiden terkait haji tanpa antrean dapat terwujud.
“Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus,” pungkasnya. (msn/rom)
