HM Bachruni Aryawan, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Foto: musta'in/BANGSAONLINE
Bachruni menyebut, usulan menormalisasi muara laut itu telah diajukan pihaknya pada tahun 2014 lalu, namun belum disetujui. Usulan serupa kembali diajukan kepada instansi yang sama, pada tahun 2015 ini, namun ternyata juga belum ada persetujuan.
Dengan kenyataan itulah Bachruni mengakui jika penanganan banjir belum sepenuhnya maksimal karena kondisi pendangkalan muara sungai menyebabkan tidak maksimalnya aliran air yang menuju laut. "Ini (normalisasi muara laut) memang menjadi salah satu prioritas untuk penanganan banjir di Sidoarjo," pungkas Bachruni Aryawan.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Sidoarjo H Jonathan Judianto menyayangkan selama ini Pemkab Sidoarjo belum punya masterplan penanganan banjir. Pasalnya, wilayah Sidoarjo merupakan langganan banjir.
Untuk itulah, Jonathan mengaku tahun 2016, Sidoarjo harus sudah punya masterplan penanganan banjir. “Kami menarget tahun 2016 sudah ada masterplan penanganan banjir. Kalau tidak ada masterplannya, penanganan banjir kurang terarah,” ujarnya saat temu Insan Pers di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (12/11/2015) kemarin.
Masterplan penanganan banjir bukan hanya di Dinas PU Pengairan. Namun, harus melibatkan dinas-dinas lainnya, seperti Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. KloSedangkan koordinator perencanaan tetap berada di Bappekab.
Jonathan juga meminta agar agar Perda Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDRTK) bisa segara diselesaikan dan dijadikan acuan dalam membangun per kecamatan. “Selama saya menjabat Pj Bupati, saya berusaha akan menyelesaikan apa yang bisa dikerjakan,” tandasnya. (sta/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
