Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa dan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bersama para siswa SRMA 24 Kediri. (Ist)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tengah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk menghibahkan lahan pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan bisa dimulai tahun ini.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana telah menyediakan lahan aset milik Pemkab Kediri seluas 7,6 hektar yang berlokasi di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten. Lahan itu akan digunakan untuk sekolah rakyat mulai jenjang SD hingga SMA.
Adapun akses jalan untuk masuk menuju lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat ini masih melewati lahan milik PTPN. Hal inilah yang kini tengah dalam proses kepengurusan.
“Tanahnya punyanya Pemkab kita masih proses (melengkapi) administrasi. Nanti kepemilikan dihibahkan ke sekolah rakyat,” kata Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa usai mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jumat (10/10/2025).
Menurut Dewi, kepengurusan ke PTPN tersebut karena diperlukan penentuan tapal batas lahan yang akan dijadikan sebagai akses jalan. Selain menyiapkan lahan, Pemkab Kediri juga siap untuk menyediakan fasilitas air bersih, Listrik, termasuk pembangunan akses jalan masuk.
Untuk mengejar supaya kelengkapan adminstrasi tersebut cepat selesai, Pemkab Kediri meminta bantuan Kementerian Sosial untuk bisa difasilitasi dalam kepengurusan ke PTPN.
“Targetnya pembangunan tahun ini sehingga tahun depan sudah pindah di sana (Plosoklaten),” tambah Dewi.
Mensos Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya di SRMA 24 Kediri tersebut melakukan dialog dengan siswa dan orang tua. Pihaknya mengapresiasi kemajuan sekolah rakyat rintisan untuk tingkat SMA di Kediri.
Sekolah rakyat tersebut, nantinya akan dikembangkan untuk tiga jenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA sehingga bisa lebih banyak menampung siswa dari kalangan tidak mampu dengan lingkungan sekolah yang berkualitas.
Pembangunan gedung sekolah rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ketika lahan yang disediakan Pemkab Kediri sudah siap, yang artinya surat-surat lahan atau legalitas sudah tidak ada masalah.
“Mudah-mudahan kalau tanah di Kabupaten Kediri sudah clear and clean insyallah akan dimulai tahun ini,” ungkap Gus Ipul. (uji/msn)
