Peserta jalan sehat HUT RI dan HUT Mahkamah Agung yang ke-80. Foto: Hendro Suhartono/BANGSAONLINE
KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan HUT Mahkamah Agung ke-80, pimpinan beserta karyawan Pengadilan yang ada di Madiun mengadakan kegiatan jalan sehat dan Public Campaign bersama Wali Kota Madiun, Rabu (13/8/2025)
Jalan sehat dimulai dari Pahlawan Busines Center (PBC) menuju jalan Kartini atau lewat depan Pengadilan Negeri Kota Madiun dan berakhir kembali ke PBC.
BACA JUGA:
- Kontraktor Keluhkan Pembayaran Proyek PT INKA Madiun Belum Lunas, Tersisa Rp100 Juta
- 513 Rumah Warga Madiun Dapat Sambungan Listrik Gratis dari Program BPBL Seruni KMP Bidang IV
- Autodebit JKN Jadi Solusi Praktis Jaga Kepesertaan Tetap Aktif
- Lansia di Madiun Ditemukan Tak Bernyawa, Diduga jadi Korban Tabrak Lari
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, Budi Harianto menjabarkan agenda yang telah dilaksanakan hari ini secara bersama lima satuan kerja (satker).
Kelima satker tersebut antara lain PN Kota Madiun, Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun, Pengadilan Militer Kota Madiun, PN Kabupaten Madiun, dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
"Kami bersama lima satker di lingkungan Mahkamah Agung di kota maupun kabupaten Madiun kami mengadakan jalan sehat dalam rangka memperingati HUT RI dan HUT Mahkamah Agung," tutur Budi usai acara.
Budi sempat menjelaskan sejarah keberadaan badan kelengkapan negara. Dan juga menjelaskan kegiatan selain jalan sehat yaitu Public Campaign.
"Selain jalan sehat kita sekaligus Public Campaign mengenai Gratifikasi, anti KKN, sekaligus juga mensosialisasikan beberapa inovasi yang berada di Mahkamah Agung baik PN, PA maupun Pengadilan Militer," tegasnya.
Dengan kegiatan ini Budi berharap selain membuat badan sehat juga memperkenalkan kepada masyarakat Kota Madiun tentang Mahkamah Agung beserta Inovasi yang dimilikinya.
Budi juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak menggoda aparat peradilan dengan iming-iming ataupun bentuk lainnya.
Dia juga berharap bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindakakan KKN untuk segera melaporkan.
Kepala PA Kota Madiun, Sofian Zefri dan Kepala Pengadilan Militer Kota Madiun, Letkol Ahmad Efendi turut menambahkan bahwa pengadilan berkomitmen menjaga integritas dan menjamin layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan layanan yang prima, terbaik dan tidak ada pungli. (dro/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
