Rilis pers capaian kinerja APBN di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan di KPPN Tuban.
"Melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal. Melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non-prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah," beber Martina.
Disampaikannya, pada tahun 2024 lalu, terdapat anggaran Pilkada melalui satuan kerja K/L mitra KPPN Tuban berupa hibah sebesar Rp69,18 miliar yang telah disahkan oleh KPPN Tuban sebesar Rp56,56 Miliar atau 81,76% dari pagu hibah yang diberikan untuk Satker KPU Tuban dan Polres Tuban.
"Terdapat sisa dana sebesar Rp12,54 miliar pada Satker KPU Tuban yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan pasca pelaksanaan Pilkada dan pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Tuban pada tahun 2025," jelas Martina.
Sementara itu, KPP Pratama Tuban dari sektor penerimaan perpajakan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp592,42 miliar dari target sebesar Rp592,12,70 miliar atau 100,05%. Jumlah ini tumbuh sebesar 8,35% dibandingkan realisasi tahun 2023.
Terdiri dari penerimaan PPN sebesar Rp212,75 miliar atau 137,18% dari target, tumbuh 2,46% dari tahun 2023. Penerimaan PPh sebesar Rp315,77 miliar atau 82,34% dari target, tumbuh 9,11% dari tahun 2023. Penerimaan PBB sebesar Rp49,94 miliar atau 122,05% dari target, tumbuh 42,16% dari tahun 2023.
Adapun untuk penerimaan pajak lainnya sebesar Rp13,94 miliar atau 110,75% dari target, terkontraksi 4,47% dari tahun 2023. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp53,96 miliar atau 389,22% dari target, terkontraksi 23,19% dari tahun 2023.
"Di tahun 2024 kami mampu melakukan penerimaan pajak sesuai dengan target. Meskipun ada beberapa poin yang terkontraksi dari tahun sebelumnya, masih banyak sisi penerimaan pajak yang meningkat, seperti PPN yang tumbuh 2,46% dan lainnya," jelas Kepala KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto. (coi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
