SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sukses meraih 2 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesian Migrant Worker Award (IMWA) Tahun 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
Penghargaan pertama yaitu sebagai Provinsi Terbaik dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Anugerah tersebut merupakan penghargaan kelima kali berturut-turut diraih oleh Pemprov Jatim sejak dilaksanakan IMWA pada 2019.
BACA JUGA:
- Silaturahim Bersama LDII, Pj. Gubernur Adhy Sebut Peran Penting Ulama-Umaro Sukseskan Pembangunan
- Lepas Jamaah Haji Muslimat NU Sidoarjo, Khofifah Titip Doakan Kedamaian Dunia saat Wukuf di Arofah
- Rakor Pengembangan OPOP, Khofifah Bagikan 3 Semangat Majukan Ekonomi Pesantren
- Hari Kesiapsiagaan Bencana, Khofifah Ingatkan Pelbagai Hal saat Pancaroba
Lalu, Jawa Timur meraih predikat terbaik Satuan Tugas Perlindungan PMI Daerah Embarkasi/Debarkasi PMI dalam Layanan Perlindungan PMI, yang mana penghargaan ini merupakan raihan ke-2 kali berturut-turut sejak 2022.
Kedua penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, yang diterima Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Imam Hidayat, mewakili Gubernur Khofifah di Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan Kompleks Islamic Center Lampung, Senin (18/12/2023).
Atas diterimanya penghargaan itu, gubernur mengatakan bahwa ini menjadi wujud komitmen perlindungan PMI yang akan terus dijunjung tinggi Pemprov Jatim. Menurut dia, ini juga merupakan wujud penghormatan negara kepada para PMI yang merupakan pahlawan devisa.
“Mereka adalah pahlawan devisa, maka komitmen Pemprov Jatim untuk memberikan perlindungan PMI beserta keluarganya harus dilakukan secara konkrit,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (19/12/2023).
Berkaitan dengan perlindungan PMI, Pemprov Jatim telah memiliki dasar hukum yang diejahwantahkan dalam Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan pelindungan PMI, tersedianya layanan bursa, konsultasi dan pengaduan.
Melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pemerintah telah mampu menyajikan kepastian alur dan transparasi biaya dalam pelayanan dokumen dan didukung oleh unit yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
