SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penghargaan ini merupakan kesepuluh kalinya diterima oleh Pemprov Jatim.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mendapat penghargaan Booth Peer Teaching RB Xperience Terbaik Tahun 2023.
BACA JUGA:
- Silaturahim Bersama LDII, Pj. Gubernur Adhy Sebut Peran Penting Ulama-Umaro Sukseskan Pembangunan
- Lepas Jamaah Haji Muslimat NU Sidoarjo, Khofifah Titip Doakan Kedamaian Dunia saat Wukuf di Arofah
- Rakor Pengembangan OPOP, Khofifah Bagikan 3 Semangat Majukan Ekonomi Pesantren
- Hari Kesiapsiagaan Bencana, Khofifah Ingatkan Pelbagai Hal saat Pancaroba
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Sekdaprov Jatim Adhy Karyono di Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/12/2023).
Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Terutama karena tahun ini menjadi tahun kesepuluh penghargaan SAKIP predikat A ini diterima Jatim
"Alhamdulillah, Jatim 10 kali berturut-turut dengan predikat A yang berarti memuaskan untuk evaluasi SAKIP tahun 2023. Ini membuktikan bahwa seluruh jajaran Pemprov Jatim konsisten dalam menerapkan sistem akuntabilitas dan CETTAR (Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) dalam bekerja di segala lini," kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (7/12).
"Tahun ini skor SAKIP Pemprov Jatim mencapai 83,89. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan skor 83,83. Kami harap ini bisa terus kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya," lanjutnya.
Khofifah menjelaskan, penilaian ini dilihat berdasarkan komponen hasil menitikberatkan pada akuntabilitas kinerja, dan keuangan (opini BPK dan nilai SAKIP), kualitas pelayanan publik (indeks persepsi kualitas pelayanan), pemerintah yang bersih dari KKN (indeks persepsi anti korupsi), kinerja organisasi (capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).
