Gubernur Khofifah mengunjungi stan di sela Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023, Selasa (28/11).
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Ubaya Training Center, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Selasa (28/11).
Gelaran ini diikuti oleh 1.700 orang petani hutan dari 27 kabupaten/kota yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), kelompok tani hutan (KTH), dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran dan kontribusi KUPS, KTH, dan LMDH, terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jatim.
"Terima kasih atas kolaborasi dan sinergi panjenengan semua sehingga banyak capaian di sektor perhutanan kita. Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya.
Beberapa capaian tersebut antara lain Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp170 miliar dan nasional mencapai Rp544 miliar.
"Capaian realtime ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan NTE KTH tertinggi secara nasional. Meskipun capaian ini masih terus bergerak secara realtime, saya sangat optimis nilaiNTransaksi Ekonomi Jatim masih dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur Khofifah.
Tidak hanya itu, jumlah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) pasca-ditetapkannya KHDPK oleh Kementerian LHK di Jatim hingga dengan September 2023 sebesar 188,370.98 hektare (ha).
Angka ini tertinggi secara nasional. Bahkan dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah sebesar 92,364.09 ha. Atau 5 kali lebih tinggi dari Jawa Barat sebesar 38,821.75 ha, 7 kali dari Banten dengan total 24.482,82 ha, dan 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 ha.
Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial. Di mana hingga September 2023 Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 kepala keluarga (KK). Sedangkan Jateng 23.327 KK, Jabar 21.159 KK, Banten 15.544 KK, dan Yogyakarta 5.005 KK.
"Di Jawa Timur sudah ada 380 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektare. Dan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit," ungkap Khofifah.
Khofifah mengatakan, KUPS-KUPS yang telah terbentuk tersebut merupakan start up yang perlu didukung dalam pengembangan usahanya untuk bisa berorientasi ekspor.
Di Jawa Timur telah ada 2 KUPS yang berkelas KUPS platinum. Artinya, KUPS ini berorientasi ekspor atau sudah punya pasar internasional, yaitu KUPS talas dan KUPS pisang LMDH Wono Lestari di Lumajang. Sementara untuk gold telah terbentuk 34 KUPS, silver 369 KUPS, dan blue sebanyak 360 KUPS.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, KUPS, KTH, dan LMDH sebagai kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, memiliki peran yang sangat penting.
Kelompok petani hutan, sebut Khofifah, memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Tak hanya itu saja, merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan.
"Hutan sosial harus terus kita maksimalkan. Dengan adanya kelompok-kelompok ini, baik kelompok perhutanan sosial atau kelompok tani hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan, seperti hasil hutan kayu, hasi hutan bukan kayu, maupun memanfaatkan jasa lingkungannya," ujarnya.
Melihat peran dan fungsi mereka yang sangat penting, menurut Gubernur Khofifah, perlu adanya pendampingan dan fasilitas untuk kelompok tani, khususnya pada skala usaha yang memadai.
"Jadi harus terus didorong dan didukung aspek usahanya, sehingga perlu adanya pendampingan, integrasi, dan kolaborasi baik antar kemeterian/lembaga terkait di pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota," katanya.
"Provinsi dan kabupaten/kota penting untuk bersama-sama membantu pengembangan usaha dan bisnis petani hutan, sehingga kegiatan seperti ini diharapkan mampu menjadi ajang memperkuat jejaring dan pengembangan usaha para petani hutan," imbuhnya.
Pengembangan usaha petani hutan, lanjut Khofifah, merupakan potensi yang besar. Terlebih Jatim memiliki produk komoditas hutan yang sangat tinggi. Saat ini komoditas yang dikembangkan oleh KTH/LMDH dan KUPS, di Jawa Timur tercatat ada 62 jenis potensi komoditas.
