SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Selama kurun waktu dua priode jadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT. Tronujoyo Kabupaten Sampang, Robert Balbut, mengakui perusahaan yang mendapat subsidi bantuan Pemkab Sampang itu tidak mampu membayar tunggakan hutang kepada Pemkab senilai Rp 1 miliar.
“Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi target untuk melunasi sisa hutang PDAM yang mencapai Rp 1 miliar beserta bunganya,” ucapnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (18/6).
Robert Balbut yang sebentar lagi digantikan Direktur baru ini menjelaskan bahwa Pemkab Sampang memberikan penyertaan modal kepada PDAM selama dua kali dengan kurung waktu satu tahun. Tahap pertama senilai Rp 350 juta, kedua Rp 250 juta, ditambah bunga.
“Sistem penyertaan modal secara MoU. Totalnya sampai Rp 600 juta dan ditambah bunga mencapai 1 miliar,” jelasnya.
Penyertaan modal diperuntukkan penambahan pelayanan di dua Kecamatan Camplong dan Kota Sampang. Namun hasilnya pelayanan di dua wilayah tersebut sangat minim. “Di dalam MoU itu ada klausul yang menyatakan bahwa PDAM harus mengembalikan penyertaan modal ke Pemkab kurun waktu 10 tahun. Namun sampai saat ini kami tidak mampu melunasi,” keluhnya.
Untuk tetap bisa melunasi tunggakan hutang, PDAM yang merupakan BUMD tersebut sempat mencicil kepada pemerintah di tahun 2009 senilai Rp 40 juta, pada tahun 2010 kembali menyerahkan cicilan kurang lebih 30 juta. Tetapi, cicilan itu dihentikan lantaran hasil perusahaan setiap tahunnya tidak memadai atau terlalu minim.
Diakui oleh Robert Balbut bahwa penyertaan modal dianggap hutang murni setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Namun, yang sangat janggal dibenak Robert, di dalam MoU juga ada klausul yang menyatakan, pemkab wajib mengaudit keuangan PDAM. Akan tetapi klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang nomer 5 tahun 2011. (hri/rvl)