Pj. Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi saat membuka Sosialisasi Pemutakhiran Data Peserta PNS dalam BP Tapera di Ruang Hayam Wuruk lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (4/7/2022).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj. Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi meminta agar data para PNS di Jatim peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) segera dilakukan pemutakhiran atau diperbarui dengan data terkini. Hal ini dikarenakan data merupakan sesuatu yang sangat vital.
“Data yang benar akan menghasilkan rencana dan kebijakan yang benar. Sebaliknya bila salah, data belum diupdate, maka akan menghasilkan kebijakan yang salah,” kata Wahid Wahyudi saat membuka Sosialisasi Pemutakhiran Data Peserta PNS dalam BP Tapera di Ruang Hayam Wuruk lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (4/7/2022).
BACA JUGA:
- Pj Gubernur Jatim Ajak ASN Jadi Problem Solver dengan Inovasi yang Berdampak Nyata
- Gelar Rakerda, Kwarda Gerakan Pramuka Jatim Bahas Digitalisasi Pangan dan Lingkungan Hidup
- Wakili Gubernur Khofifah, Sekdaprov Jatim Temui Ribuan Buruh Bahas UMK 2024
- Sapa ASN Sewilayah Bakorwil IV Pamekasan, Gubernur Khofifah: Pertahankan Prestasi yang Telah Diraih
Wahid mengatakan, BP Tapera dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan program tabungan perumahan rakyat. Dan pada bulan Juni lalu, Korpri nasional dan BP Tapera melaksanakan webinar dengan tema 'Wujudkan Rumah Pertama Bagi PNS'.
“Bagi PNS muda mewujudkan rumah pertama bukan sesuatu yang mudah. Kehadiran BP Tapera akan mempermudah para PNS muda untuk memperoleh rumah pertama. Saya dulu merasakan manfaat Bapertarum juga yang saat ini tugasnya diambil alih BP Tapera, saat saya dulu akan mengambil rumah dan Alhamdulillah mendapatkan uang muka perumahan dari Bapertarum kala itu,” katanya.
“BP Tapera ini mengambil alih dan mengembangkan apa yang telah dilaksanakan oleh Bapertarum sebelumnya. Kalau Bapertarum hanya memberikan uang muka, BP Tapera lebih dari itu, memberikan pinjaman atau dana perbaikan atau hal lain terkait dengan pembelian rumah yang lebih luas lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, pemutakhiran data ini bisa dilengkapi juga dengan data para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimana Jatim yang PPPK guru jumlahnya mencapai 11 ribu orang lebih.
“Kemarin saya juga rapat dengan Kemenpan RB pada Oktober 2022 ini rencananya ada penerimaan lebih dari satu juta PPPK. Oleh karena itu ini adalah potensi peserta baru yang bisa masuk dalam BP Tapera ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim yang telah melakukan pemutakhiran atau updating BP Tapera Jatim. Sehingga, updating data BP Tapera di Jatim ini salah satu yang terbaik.
