Didemo Mahasiswa, Bupati Kediri Buat Surat Sampaikan Tuntutan Massa ke Pemerintah Pusat

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menindaklanjuti enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Rabu (13/4/2022) sore.

Ia bersama Ketua DPRD Kediri Dodi Purwanto bersurat ke pemerintah pusat untuk meneruskan aspirasi para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kediri. menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

"Saya bersama dengan Pak Dodi dan Pak Kapolres akan langsung berembuk untuk membuatkan surat, termasuk nanti terkait tuntutan-tuntutan yang mungkin saya bisa langsung sampaikan kepada menteri terkait," kata Dhito di hadapan para mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Dhito mewakili Pemkab Kediri meminta maaf apabila selama ini kinerjanya masih kurang maksimal. "Tapi bahwa kami tidak mungkin blenjani (ingkar janji) rakyat. Itu satu hal yang tolong dipegang betul," tegasnya.

Adapun enam tuntutan mahasiswa adalah, pertama, meminta pemerintah daerah menurunkan harga BBM. Kedua, menjamin ketersediaan pertalite di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Ketiga, memperbaiki sistem tata niaga barang dan jasa, menstabilkan harga pasar, dan menindak tegas oknum pasar yang merugikan masyarakat.

Kemudian, keempat, menuntut pemerintah meninjau kembali kenaikan PPN dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang pemulihan ekonomi. Kelima, mengkaji ulang undang-undang IKM, termasuk pasal-pasal yang bermasalah serta berdampak pada sektor hukum, sosial, ekologi, dan lain-lain. Dan, kenam, menolak penundaan pemilu dan mengevaluasi pejabat dan menteri yang mengedarkan wacana tiga periode.

Sementara Ketua PC PMII Kediri, Muhammad Eko Yulianto, bersyukur karena demo yang digelar kali ini membuahkan hasil. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu memang ditujukan kepada pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah.

"Alhamdulilah pemerintah daerah baik itu bupati, ketua DPRD, maupun kapolres sudah bersedia ataupun mengijabahi tuntutan kami, dan semoga nanti ada kabar baik terkait tuntutan kami dan dijawab pemerintah pusat," ucapnya.

Pihaknya, memberikan waktu tiga hari kepada pemerintah daerah untuk mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat. Ia menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut bersama mahasiswa lain.

Selain bupati dan ketua DPRD, tuntutan mahasiswa itu juga ditandatangani oleh Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho. (uji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News