Tolak Golput, PWNU Jatim Imbau Nahdliyin Pakai Baju Putih ke TPS

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengimbau Nahdliyyin menggunakan hak suara pada Pemilu, Rabu 17 April mendatang. Imbauan itu disampaikan KH. Abdussalam Sochib, Wakil Ketua PWNU Jatim.

Pria yang akrab disapa Gus Salam itu juga mengimbau Nahdliyin agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan mengenakan baju putih. Sebab, baju putih melambangkan hati yang bersih. Dengan begitu, pemimpin yang dipilih pun adalah pemimpin yang baik.

"Warga NU jangan golput, datang lah ke TPS dengan berbaju putih bersama keluarga. Jadikan pemilu ini ajang suka cita dalam memilih pemimpin," tutur Gus Salam, di kantor PWNU Jatim, Senin (15/4).

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang ini meminta warga NU bersama pengurus NU di semua tingkatan agar melaksanakan Lailatul Ijtima pada Selasa (16/4). Lailatul Ijtima dilaksanakan di mushola, masjid, pesantren, dan kantor-kantor NU.

Gus Salam melanjutkan, pada hari H Pemilu tanggal 17 April 2019, Pengurus PWNU Jatim menginstruksikan warga NU agar melaksanakan salat Subuh berjamaah dan istighotsah. Hal itu dilakukan untuk mendoakan kesuksesan Pemilu 2019.

"Setelah salat Subuh tentunya warga NU berangkat ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya. Ajak keluarga dan tetangga, jangan golput," tandas Gus Salam.

Sementara itu, Wakil Ketua Rais Syuriah PWNU Jatim, KH. Agoes Ali Masyhuri mengajak seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Jatim agar menyukseskan Pemilu 2019. Pengasuh Pondok Pesantren Bhumi Sholawat, Sidoarjo ini mengingatkan agar semua pihak menjunjung asas pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Ajakan itu disampaikan tokoh NU yang akrab disapa Gus Ali kepada pengguna hak pilih maupun penyelenggara Pemilu. Baik itu KPU dan jajaran KPPS. Maupun Bawaslu, DKPP serta Sentra Gakkumdu. Sebab dengan Pemilu yang jurdil, maka dihasilkan demokrasi yang bermartabat.

"Politik uang dan segala bentuk kecurangan harus ditolak. Karena itu semua akan merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi bagi kepemimpinan ke depan," pungkas pria yang juga Dewan Penasehat GP Ansor Jatim ini. (mdr/rev)