Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina Dinilai Politis
Editor: Redaksi
Wartawan: Emwin
Kamis, 23 Desember 2021 14:39 WIB
Bahkan, lanjut Tri, akan muncul persepsi publik atas rencana aksi mogok FSPPB ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin sekali menggantikan posisi Dirut Pertamina dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari serikat pekerja.
“Perlu dicatat ya, selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati). Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” paparnya.
Ia menyebutkan, pada Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 triliun, di mana Rp70,7 triliun di antaranya adalah dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.
“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara cara perjuangannya,” kata Tri.
Sebelumnya, pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021. Aksi tersebut direncanakan bakal berlangsung hari Rabu (29/12) mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
Aksi dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati. (*)