Distigma Taliban, Tapi Presiden Mau Tarik Novel Baswedan Cs sebagai ASN di Polri
Editor: MMA
Sabtu, 02 Oktober 2021 23:08 WIB
Di antara yang baik-baik itu, yang terbaik adalah: kalau anak buah bisa ikut menyelesaikan problem atasannya.
Mengetahui adalah baik. Tidak menambah kerumitan adalah lebih baik. Bisa ikut menyelesaikan adalah yang terbaik.
Saya pun, diam-diam, memuji langkah Kapolri itu: bisa ikut menyelesaikan kerumitan atasannya.
Memang bisa saja Kapolri dianggap sedang melemparkan bola api ke samping: orang yang sudah dinyatakan tidak lulus tes kebangsaan kok dijadikan pegawai negeri di lingkungan Polri –lembaga yang seharusnya berada di barisan depan soal kebangsaan.
Saya bisa membayangkan betapa riuh reaksi dari lembaga yang ada di samping Polri. Bisa saja Kapolri dianggap cari muka. Atau Kapolri dianggap mencampakkan sistem yang baru saja dipakai menyisihkan para Taliban di KPK.
Kemarin semuanya baru jelas: Presiden Jokowi sendiri yang menghendaki itu. Agar 57 Taliban itu dijadikan ASN di lingkungan Polri. Itu sesuai dengan keterangan resmi Mensesneg Pratikno kepada media kemarin.
Maka selamatlah posisi sulit Kapolri di mata sebelah-sebelahnya.
Ternyata bisa terjadi juga: atasan harus menyelesaikan kerumitan yang dihadapi bawahan.
Sungguh menarik perkembangan ini: untuk apa Presiden Jokowi sampai punya ide menampung 57 orang Taliban itu di lingkungan Polri? Apa tugas yang dibayangkan Presiden untuk mereka?
Sangkaan baik saya: Presiden Jokowi akan melakukan langkah besar pembenahan di bidang hukum. Bukankah sejauh ini reputasi pemerintah dalam bidang hukum tergolong ''rapor merah?''.
Mengapa saya sampai punya prasangka baik seperti itu? Indikasi pertama: saya dengar Kapolri yang baru ini dilarang berhubungan dengan markus –makelar kasus. Saya dengar, kini, banyak markus yang belum berhasil bertemu Kapolri.
Indikasi kedua: 57 Taliban itu kebanyakan adalah mantan penyelidik/penyidik. Mereka teruji dalam menghindari markus.
Siapa tahu mereka akan diminta untuk ikut memperkuat sistem di Polri –meski apakah itu bisa dilakukan oleh hanya 57 orang.
Yang jelas Polri, Kejaksaan dan Kehakiman harus menjadi baik. Harus kita ingat bahwa KPK itu lembaga sementara. Jangan menjadi lembaga permanen –akibat Polri dan Kejaksaan dan Kehakiman belum bisa diandalkan.
Siapa tahu kini pembenahan hukum kita akan dimulai dari Polri. Kita lihatlah perkembangan setelah ini.
Masalahnya: apakah 57 orang Taliban itu mau menjadi ASN di Polri. Mereka bukanlah orang yang sekadar sedang mencari lowongan pekerjaan. Mereka adalah Taliban –dengan prinsip kuat mereka.
Baiklah. Kalaupun mereka menolak, Presiden sudah terlihat menjadi pemimpin yang baik hari. (Dahlan Iskan)