RI Masuk 10 Top Ekonomi Syariah Global, Gubernur Khofifah Dorong Halal Value Chain

Editor: mma
Senin, 27 September 2021 20:18 WIB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa Tahun 2021 di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Senin (27/9). Foto: Humas Pemprov Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan Halal Value Chain (HVC) melalui transformasi digital, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Pulau Jawa memiliki peran esensial dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir saja, kata dia, posisi Republik Indonesia (RI) dalam global terus meningkat dan masuk dalam Top 10 seluruh sektor industri .

“Selain penguatan Halal Value Chain, kami juga terus mendorong adanya penguatan pembiayaan , penguatan dan pemberdayaan UMKM syariah dan ekonomi pesantren, penguatan lifestyle, serta optimalisasi islamic social finance dan fintech syariah. Ini upaya yang kami lakukan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ungkap Khofifah saat menghadiri pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa Tahun 2021 di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Senin (27/9).

Khofifah mengatakan, dalam mengembangkan Halal Value Chain ini, Pemprov Jatim terus mendukung penguatan industri . Di mana pembangunan ekosistem industri saat ini sudah dimulai, yakni melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe and Lock di Sidoarjo yang telah mendapatkan surat keterangan dari Kemenperin Nomor: 373/KPAAII/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Kawasan Industri Halal pertama yang ada di Jatim.

Sampai saat ini, telah terjual 21 unit dari target pembangunan 32 unit. Pada Tahun 2022 akan dibangun 38 unit. KIH telah berhasil menarik animo investasi dari Amin Bio Group dari Tiongkok dalam membangun kemitraan pabrik gelatin di Sidoarjo, sebagai bentuk penguatan branding produk .

“Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat local value chain dengan program kemitraan menggandeng para pelaku UMKM syariah lokal sebagai pemasok bahan baku dari sisi hulu, sekaligus menarik gravitasi dunia ke Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya,” katanya.

Pemprov Jatim juga terus mendorong optimalisasi pengembangan industri produk pangan melalui sertifikasi bagi produk UMKM. Salah satunya industri makanan dan minuman . Apalagi, industri makanan dan minuman di Indonesia saat ini tumbuh cukup pesat.

Sertifikasi ini juga dilakukan untuk Juleha (Juru Sembelih Halal) dari level RPH (Rumah Potong Hewan) sampai pasar tradisional, sesuai dengan peran Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Program tersebut sebagai bagian dari implementasi amanah UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal).

“Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (209 juta jiwa) serta konsumsi produk terbesar di dunia, namun kontribusi ekspor Indonesia untuk produk global masih terbatas. Hal ini disebabkan masih belum meluasnya program sertifikasi produk dan belum terpenuhinya standar global serta belum terintegrasinya pengembangan industri di Indonesia,” katanya.

Orang nomor satu di Jatim ini kembali mengingatkan potensi besar industri di dunia. Produk saat ini sudah menjadi tren dunia, juga sudah menjadi gaya hidup global. Bahkan, produk sudah ada di dalam persetujuan World Trade Organization (WTO). Selain itu, potensi kebutuhan terhadap produk diperkirakan akan mencapai 62 persen di Asia Pasific tahun 2030.

Untuk itu, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, Khofifah mengatakan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi pesantren. Salah satunya melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren One Pesantren One Product (OPOP).

“Keberadaan lebih dari 6.000 pesantren di Jatim jadi modal utama dalam mendorong pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren di Jawa Timur. Program OPOP telah dimulai sejak tahun 2019 dan fokus pada tiga pilar pengembangan yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur,” katanya.

Santripreneur sendiri bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan santri dalam menghasilkan produk unik sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. Kemudian Pesantrenpreneur bertujuan memberdayakan koperasi pesantren agar dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional.

“Serta sosiopreneur yang fokus pada pemberdayaan alumni pesantren yang disinergikan dengan masyarakat melalui inovasi sosial, berbasis digital teknologi, dan kreativitas secara inklusif. Hingga saat ini telah teridentifikasi 550 pondok pesantren yang memiliki produk unggulan. Ditargetkan sebanyak 1.000 produk unggulan pondok pesantren di akhir 2024,” ungkapnya.

Pada tahun 2017, Pemprov Jatim bersama dengan Kantor Perwakilan BI Jawa Timur serta stakeholder lainnya mendorong terbentuknya Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP). KSBP yang beranggotakan 17 pondok pesantren ini menjadi forum untuk berkoordinasi bisnis antar pesantren untuk memenuhi kebutuhan antar pesantren serta membuka ruang pengembangan bisnis bagi pesantren.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video