Komisi I DPRD Blitar Fasilitasi Kasus Warga Perumahan Jatilengger

Editor: Revol
Wartawan: Try Susanto
Rabu, 11 Februari 2015 00:24 WIB

BLITAR (BangsaOnline) - Komisi I DPRD Kabupaten Blitar merespon keluhan warga perumahan Puri Jatilengger Kecamatan Ponggok. Warga yang merupakan user dari Perumahan Jatilengger dipertemukan dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan sengketa tanah di perumahan tersebut dalam agenda hering Komisi I.

Dalam rapat tersebut beberapa warga perumahan mengaku gelisah dengan persoalan status tanah di perumahan tersebut. Tanah yang telah berubah menjadi perumahan itu awalnya merupakan tanah milik pengairan seluas 15.300 m2 dan tanah milik warga yang dibeli Pemkab Blitar seluas 5.000 m2. Sehingga luas tanah yang pada akhirnya menjadi asset milik Pemkab Blitar itu 20.300 m2.

Kemudian Pemkab Blitar melakukan kerjasana dengan PT Bina Peri Permai Makmur untuk membangun perumahan di tanah tersebut. Proses kerjasama itu diawali dengan pelepasan asset tanah dari Pemkab Blitar ke PT Bina Peri Permai Makmur. Namun proses pelepasan asset menjadi bermasalah karena tanpa melalui persetujuan DPRD Kabupaten Blitar.

Hal tersebut pada akhirnya berakibat persoalan hukum. Sehingga warga kesulitan untuk melakukan pengalihan hak milik. ‘’Sampai saat ini warga belum bisa melakukan pengalihan hak milik. Padahal sebagian warga telah melunasi pembayaran atas rumah dan tanah di perumahan tersebut,’’ ujar Aziz Budi, salah satu warga perumahan Jatilengger.

Menanggapi keluhan warga tersebut ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bitar, Endar Soeparno SH berjanji akan mencarikan solusi terbaik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas persoalan tersebut. ‘’Bagaimanapun juga warga yang membeli rumah di perumahan Jatilengger tidak tahu proses awal dari pembangunan perumahan. Sehingga kami melakukan upaya-upaya agar persoalan tersebut tidak merugikan warga,’’ kata Endar.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video