Antisipasi Rendahnya Tingkat Kehadiran, Fokalita Sarankan KPU Masifkan Sosialisasi ke Pemilih
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Novian Catur
Kamis, 26 November 2020 13:28 WIB
PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Jelang hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, tingkat kehadiran pemilih menjadi perhatian banyak kalangan. Ancaman Covid-19 yang belum juga menunjukan tanda-tanda akan berakhir menjadi alasan utama. Lebih lagi untuk Kabupaten Ponorogo yang statusnya per Rabu (25/11/2020) kemarin naik menjadi zona oranye penyebaran Covid-19.
Mengkhawatirkan kondisi tersebut berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih, Direktur Eksekutif Fokalita Teguh Wiyono, S.E., M.E., memberi sorotan tersendiri.
BACA JUGA:
Dituduh Berijazah Palsu, Siapa Penggoyang Bupati Ponorogo Giri Sancoko?
Dianggap Langgar Kode Etik, Advokat Didik Haryanto Cs Gugat Bawaslu Ponorogo ke DKPP RI
Mengumpat Cawabup Ponorogo Terpilih Dengan Kata "Joh", Pemuda ini Akhirnya Minta Maaf ke Lisdyarita
Kiprah Sugiri Sancoko-Lisdyarita untuk Bawa Ponorogo Hebat dan Bermartabat Ditunggu
“KPU selain giat mensosialisasikan tata cara pencoblosan di masa pandemi Covid-19 yang sudah lumayan meyakinkan, semestinya juga memasifkan sosialisasi jenis dan hak-hak pemilih. Apa artinya jaminan keselamatan jika masih terdapat pemilih yang tidak bisa nyoblos di TPS karena terbentur kendala hak-haknya yang tidak disosialisasikan dengan baik?,” ujarnya.
Lebih jauh, pria yang biasa disapa Tewe yang juga tergabung dalam JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Jawa Timur 2020-2025 ini menguraikan, bahwa dalam Peraturan KPU 2/2017 dijelaskan adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dan DPPh (Daftar Pemilih Pindahan).
"Khusus untuk DPTb dan DPPh ini mesti KPU tak kalah gencar mensosialisasikan ke masyarakat. Berapa pun potensinya, tetap wajib dilayani dengan baik. Karena ini menyangkut hak asasi yang dilindungi undang-undang, dan menghilangkannya dengan sengaja merupakan tindak pidana," tegasnya.
Simak berita selengkapnya ...