KWG dan DPRD Gresik Gelar Studi Banding Penanganan Kemiskinan di Sragen
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Jumat, 20 November 2020 14:11 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama Komisi II dan IV DPRD Gresik melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terkait penanganan kemiskinan dan pemberberdayaan ekonomi kerakyatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jumat (20/11/2020).
Studi banding kali ini diikuti langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir (FKB), dan dua pimpinan yakni Ahmad Nurhamim (F-Golkar) dan Mujid Riduan (F-PDIP). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, Sentot Supriyohadi juga turut serta dalam studi banding ini.
BACA JUGA:
Bupati dan Pimpinan DPRD Gresik Apresiasi Tumpeng Nasi Krawu Raksasa Inisiasi KWG
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
Rombongan diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyanto, dan Ketua Komisi II Hariyanto.
Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir menyatakan, bahwa tujuan studi banding ke Kabupaten Sragen dalam rangka ngangsuh kaweruh soal penanganan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sektor UMKM
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 13,116 persen pada September 2018 menjadi 12,792 persen pada Maret 2019.
Sementara angka kemiskinan Kabupaten Gresik sebagai daerah industri dan penyangga Surabaya saat ini masih 11,35 persen. Angka tersebut, kata Abdul Qodir mengungkapkan, sebenarnya juga telah mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.
"Namun demikian, kami DPRD Gresik terus membantu Pemkab Gresik mencari terobosan untuk pengentasan kemiskinan hingga angkanya turun menjadi 1 digit," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com.
Menurut Abdul Qodir, DPRD bersama KWG sengaja memilih Pemkab Sragen untuk belajar penanggulangan kemiskinan, karena program yang dilakukan tak jauh berbeda dengan Pemkab Gresik.
Namun, ada yang menarik dari kebijakan Pemkab Sragen untuk menanggulangi kemiskinan. Yakni, ASN diminta untuk menyisihkan tunjungan kinerja (Tukin) guna membantu penanganan kemiskinan.
"Jadi, soal penyisihan Tukin ASN untuk pengentasan kemiskinan di Sragen ini salah satu ikhtiar yang menarik dalam program pengentasan kemiskinan yang bisa kami adopsi. Sementara DPRD Gresik telah menaikkan tunjangan ASN cukup besar," ungkap politikus PKB ini.
Selain itu, Pemkab Sragen juga memiliki Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).
Simak berita selengkapnya ...