LPB Gresik Dukung Program QA Bangun SMPN untuk Ratakan Fasilitas Pendidikan

Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Jumat, 23 Oktober 2020 15:08 WIB

Direktur LSM LPB Gresik, Novantoro. (foto: ist)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Keluhan orang tua murid yang anaknya tak bisa masuk ke sekolah yang dikehendaki lantaran terbentur zonasi (jarak wilayah) saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) soal, mendapat reaksi dari LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LBP) Kabupaten Gresik.

Direktur LSM LPB Gresik, Novantoro meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum Pilkada Gresik 2020 ini untuk menitipkan aspirasi terkait PPDB kepada pasangan calon (paslon) agar bisa diwujudkan saat mereka terpilih.

"Masyarakat harus jeli melihat visi dan misi paslon yang berkontestasi dalam Pilbup Gresik 2020," ujar Novantoro kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (23/10/2020).

"Sejauh ini yang saya baca, Paslon QA yang siap menampung dan mewujudkan keinginan masyarakat agar bisa mewujudkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa," sambungnya.

Novan, begitu panggilan akrabnya, mengungkapkan protes dari orang tua murid terus bermunculan saat PPDB, mengingat anak mereka tak bisa diterima di sekolah yang dikehendaki lantaran terbentur zonasi.

"Jadi, setiap PPDB tingkat SMPN, banyak orang tua yang protes dan mendatangi dinas pendidikan. Mereka protes anaknya tak bisa masuk ke sekolah yang dituju, lantaran tak masuk zonasi yang telah ditentukan," ungkap Novan.

"Makanya, saat baca di visi misi QA akan menyudahi disparitas lembaga pendidikan ini, LPB sangat mendukung program Paslon QA," imbuhnya.

Menurut Novan, Qosim-Alif dalam visi misinya berjanji akan membangun sejumlah lembaga pendidikan di sejumlah daerah untuk memangkas disparitas lembaga pendidikan. Sebagai contoh, lembaga pendidikan berupa SMPN yang menjadi wewenang dinas pendidikan kabupaten.

"Sekolah itu akan dibangun di sejumlah daerah padat penduduk yang masih minim SMAN atau SMPN. Di antaranya, di Perumahan Permata Suci (PPS) Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti,  Kecamatan Kedamean, dan sejumlah wilayah lain," tuturnya.

"Fasilitas pendidikan ini akan diwujudkan selain sebagai komitmen QA untuk memprioritaskan bidang pendidikan, kualitas pendidikan, juga diharapkan agar lembaga pendidikan negeri bisa merata untuk menampung siswa belajar, sehingga tak ada lagi protes orang tua mengeluhkan soal zonasi saat PPDB," pungkasnya. (hud/zar)