DPRD Kabupaten Kediri akan Garap Perda Disabilitas

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Muji Harjita
Kamis, 22 Oktober 2020 10:14 WIB

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun sayang, sampai tahun 2020 ini belum banyak Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki peraturan daerah yang mengatur kehidupan inklusi bagi penyandang disabilitas. Isu-isu yang menyangkut penyandang disabilitas, sepertinya kurang mendapatkan perhatian.

Guna menyerap masukan dan aspirasi dari penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, Rabu (21/10), DPRD Kabupaten Kediri yang akan membuat Perda Disabilitas mengundang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) diwakili oleh ketua Umi Salamah dan beberapa pengurus, didampingi oleh Direktur Suar Indonesia Kediri Sanusi, serta Koordinator Relawan Gotong Royong (RGR) Kediri Irma Yulianti, untuk audiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.

Sanusi menjelaskan bahwa isu yang diangkat saat bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Kediri antara lain, pendidikan anak dan keluaga disabilitas, termasuk sekolah inklusi dan beasiswa, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas, akses jaring pengaman sosial dan identitas.

Selanjutnya, layanan umum pemerintah yang aksesibel dan ramah disabilitas, bidang kesehatan dan kaitan KIS aksesibel terhadap semua jenis disabilitas, keterlibatan dalam penanggulangan bencana pada pra saat dan pasca bencana.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video