Bedah KUA PPAS 2021, DPRD Gresik Ragu Target RPJMD 2021 Terpenuhi
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Minggu, 27 September 2020 10:49 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik mulai membedah KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2021 di Hotel Harris, Malang. DPRD menggandeng tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk menganalisa perencanaan anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengungkapkan bahwa bedah KUA PPAS 2021 ini bertujuan menakar kekuatan keuangan pemerintahan dalam membiayai belanja program selama tahun 2021.
BACA JUGA:
Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
Siapkan 4 Kader untuk Running Pilkada Gresik 2024, PKB Bentuk Desk Pilkada
"Sehingga, jika sudah diketahui takaran kekuatan keuangan pemerintah, maka bisa ditentukan program apa saja yang perlu disiapkan anggaran," ujar Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (27/9/2020).
Anha, begitu sapaan akrabnya, memperkirakan Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Gresik baik berupa dana transfer, dana perimbangan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), pendapatan lain-lain yang sah, dana bagi hasil, dan sektor lain, masih mengalami kontraksi untuk tahun depan.
Hal ini disebabkan ekonomi mesih mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19, sehingga, sangat berdampak terhadap suplai pendapatan. "Makanya, perlu kami bedah KUA PPAS-nya sebelum masuk pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021, sehingga bisa disimulasikan program apa saja yang bisa di-cover dengan anggaran yang ada," jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Anha mencontohkan penurunan APBD-Perubahan 2020. Sebelumnya, APBD 2020 ditetapkan Rp 3.316.580.535.001,57, namun turun menjadi Rp 2.854.576.383.457,35 saat APBD-P, imbas penurunan PD. "Sehingga ada defisit sebesar Rp 570 miliar lebih," ungkapnya.
"Makanya, sebagai penopang belanja yang belakangan ini turun, DPRD telah membuat kesepakatan dengan pemerintah agar dibuatkan kajian untuk potensi pendapatan. Nanti ada kerja sama eksekutif dan legislatif. Sebab, selama ini kami rasa masih lemah dalam pengkajian pendapatan. Dengan adanya kajian, potensi pendapatan maka bisa dipetakan," ucapnya.
Anha juga berharap program Desa Mandiri harus mendapat perhatian dan supporting dari pemerintah. Sebab, keberadaan program tersebut terbukti mampu membuat desa menjadi mandiri.
Simak berita selengkapnya ...