Pengamat Politik: Langkah Bijak Pemerintah, Pilkada Lanjut, Pertemuan Tatap Muka Diperketat
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Didi Rosadi
Senin, 21 September 2020 21:41 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Desakan agar pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda, kembali menguat. Mulai PBNU, Muhammadiyah, dan beberapa kelompok masyarakat lainnya mengusulkan penundaan pilkada, dengan alasan hingga saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
Pandemi tak hanya belum berakhir, tapi angka positif Covid-19 terus bertambah. Bahkan, beberapa calon kepala daerah di Indonesia, penyelenggara pemilu, terbaru Ketua KPU RI, Arif Budiman juga dinyatakan positif Covid-19.
BACA JUGA:
DPP Bara Nusa Siap All Out Dukung Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur
Muncul JKSN Junior: Kiai dan Gus 01, 02, 03 Kompak Dukung Khofifah
Tolak Jadi Menteri, Cak Imin Disebut Jajaki Maju Calon Gubernur Jatim
DHD 45 Deklarasi Dukungan ke Khofifah Maju di Pilgub Jatim 2024
Kondisi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk salah satunya datang dari pengamat politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siradj.
Menurut pria yang akrab disapa Baihaki ini, tahapan pilkada serentak sudah pernah ditunda sebelumnya di bulan September. Ketika dilanjut saat ini, tentu sudah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang.
"Apalagi saat ini sudah masuk tahapan verifikasi administrasi calon kepala daerah, artinya sudah banyak tahapan yang dilalui," urai Baihaki, Senin (21/9/2020).
Sehingga, kata Baihaki, langkah bijak pemerintah adalah tetap melanjutkan pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu, kata Baihaki, bukan berarti dirinya menafikan terus bertambahnya kasus positif Covid-19.
Simak berita selengkapnya ...