KPK Dipreteli, Usai BW, Kini Pandu Diserang, Mungkin Nanti Zulkarnain

Sabtu, 24 Januari 2015 20:19 WIB

Johan Budi. Foto: wikimedia

BangsaOnline-BangsaOnline-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan Johan Budi SP mengaku tak mempermasalahkan laporan terhadap Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Mabes Polri.

Wakil Ketua KPK itu dilaporkan atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur, siang tadi (Sabtu, 24/1).

"Melaporkan siapa, terkait tentang apa itu, hak nya setiap warga negara ya," terang Johan Budi.

Johan tak menampik bahwa laporan tersebut merupakan serangan lagi terhadap KPK. ‎Apalagi, pelaporan terhadap Pandu itu sangat berdekatan dengan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto.

Bahkan, Johan menduga Komisioner KPK lainnya, seperti Zulkarnain juga akan bernasib sama.

"Sekarang pak Pandu, mungkin nanti akan pak Zul, mungkin nanti siapa lain, tapi itu hak setiap orang berdasarkan fakta jangan punya tujuan tertentu apalagi untuk lumpuhkan KPK," tandasnya.

Bagaimana respon istana melihat pelaporan dua pimpinan KPK dalam waktu yang berdekatan ini?

Menurut Seskab Andi Widjojanto, Presiden Jokowi sudah memberi titah agar Polri hati-hati dalam memproses laporan masyarakat. Jokowi mewanti-wanti agar semuanya betul-betul berpatokan pada hukum bukan proses politik atau ajang balas dendam.

"Presiden memerintahkan kepada Polri agar proses hukumnya berjalan dengan aturan hukum yang ada. Tidak ada manuver lain selain patokan aturan hukum," kata Andi di Setneg, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Jokowi, lanjut Andi, juga akan mempersiapkan agar kinerja KPK dalam memberantas korupsi tidak akan terganggu dengan kondisi ini.

"Presiden akan menyiapkan langkah yang menjamin KPK tetap akan bisa menjalankan fungsinya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN," tandasnya.

Sebelum Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga dipolisikan atas dugaan mengarahkan saksi dengan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bambang dilaporkan oleh politikus PDIP, Sugianto Sabran.