Pilkada Serentak 2020, Khos bil Khos

Editor: Redaksi
Senin, 10 Agustus 2020 12:54 WIB

M. Syuhud Almanfaluty.

Oleh: M.Syuhud Almanfaluty*

Pilkada serentak 9 Desember 2020, bisa dibilang khos bil khos (khusus dengan khusus). Sebab, pilkada kali ini digelar pada saat bangsa Indonesia tengah diuji musibah badai pandemi virus Covid-19 (Corona).

Dampaknya, ekonomi Indonesia anjlok hingga di angka minus kisaran 5,23 persen. Fakta ini, tentu juga berimbas buruk terhadap stok finansial rakyat. Ekonomi masyarakat terseok-seok.

Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Sehingga, nganggur. Sementara kebutuhan perut dan kebutuhan dasar lain, harus tetap jalan.

Di sinilah idealis masyarakat akan diuji di Pilkada serentak 2020. Apakah mereka akan tetap mengedepankan teman, kelompok, loyalitas, atau ikut-ikutan mencoblos (memilih) pasangan calon yang konon mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi?

Sebab, popularitas dan elektabilitas tinggi seorang paslon bukan jaminan bisa  memenangkan sebuah pertarungan Pilkada serentak 2020. Banyak variabel agar bisa memenangkan Pilkada. Terlebih, saat ekonomi sulit mendera masyarakat karena hantaman badai Covid-19.

Dari pengamatan penulis di sejumlah pesta demokarasi, baik pileg (pemilu legisalif), pilkada (pemilihan kepala daerah), hingga pilkades ( pemilihan kepala desa) belakangan ini, popularitas dan elektabilitas seorang calon tak lagi menarik untuk dibangga-banggakan oleh seorang calon yang akan maju memperebutkan singgasana kekuasaan.

Mengapa? Sebab, faktanya banyak seorang calon yang popularitas dan elektabitasnya tinggi, ternyata tumbang (kalah) dengan newcomer (pendatang baru), karena salah langkah.

Sebagai contoh, Pilgub Jatim, Pileg 2019, dan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Gresik pada Juli 2019.

Penulis mengambil contoh calon legislatif (caleg). Banyak caleg incumbent di 2019 yang tumbang dan tergeser dengan caleg newcomer.

Padahal, secara modal popularitas maupun elektabilitas, caleg incumbent secara rasional lebih kuat. Sebab, mereka sudah lima tahun ngeramut konstituen melalui berbagi program yang digelontorkan, antara lain jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang nilainya sangat fantatis hingga Rp 2 miliar per tahun per anggota DPRD.

Nyatanya, para caleg incumbent itu juga banyak kalah. Mereka justru dikalahkan caleg newcomer yang tak masuk tataran survei.

Pertanyaannya, kenapa caleg incumbent itu bisa gagal? Apakah selama ini mereka cacat moral atau tersandung hukum di mata masyarakat? Jawabnya, tidak. Buktinya, elektabilitas dan popularitas mereka saat survei masih tinggi.

Ternyata, dari pengamatan penulis, faktor calon newcomer-lah yang membuat calon incumbent kalah. Ada 2 variabel dominan sebagai kunci kemenangan seorang calon yang ingin memperebutkan kekuasaan di pesta demokrasi akhir-akhir ini, karena ada fenomena pergeseran cukup mencolok di masyarakat pemilih. Terlebih, di saat pesta demokrasi Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang kategori khos bil khos ini.

Apakah itu? Urutan pertama adalah kekuatan finansial (uang), dan kedua adalah tim yang kuat dengan jaringan top eksekutor.

Mengapa uang (finansial) penulis letakkan di posisi pertama? Sebab, menggerakkan mesin partai, serta memobilisasi massa, tak bisa dilakukan tanpa uang.

Bahkan, saking ekstremnya faktor uang, seorang buruh tani yang ditanya akan mencoblos siapa pada Pilkada Gresik 2020? Mereka menjawab akan mencoblos paslon yang memberikan uang. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke TPS, dan lebih baik ke sawah untuk bekerja demi upah Rp 75-100 ribu per setengah hari.

Melihat dari jawaban mereka, calon atau paslon yang dikenal atau populer, atau bahkan selama ini yang telah berbuat kepada mereka, kurang berpengaruh. Sebab, masyarakat yang memiliki pergeseran prinsip seperti ini jumlahnya sangat besar dan tak bisa dinafikan.

Apalagi, Kabupaten Gresik dalam tataran survei masuk kategori di mana pemilihnya cenderung pragmatis. Mereka lebih memilih ke sawah, kerja di pabrik, kerja serabutan, nongkrong di warung kopi (warkop), kafe, atau jalan-jalan di saat libur kala pemungutan suara atau pencoblosan. Apalagi kalau tak ada yang kasih ongkos (uang).

Kemudian, yang kedua adalah tim yang kuat. Ukuran tim kuat bukan terletak pada banyak atau sedikit. Banyak parpol pengusung atau tidak. Dan, banyak tokoh pendukung atau tidak.

Tapi, tim yang memiliki daya kekuatan, tak keropos, jaringan kuat, dan memiliki teamwork kuat. Dan, tak kalah penting eksekusi tepat sasaran kepada pemilih.

Sebab, fakta sering terjadi, banyak paslon yang tumbang meski sudah mengeluarkan finansial besar dan didukung banyak partai.

Apa faktornya? Tak tepat memilih tim. Kasarannya, hanya mempertebal saku tim. Sementara sasaran pemilh yang dibidik tak kena atau meleset.

Lantas apakah para paslon dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 sudah memiliki mapping seperti itu untuk memenangkan Pilkada?

Wallahu a'lam bishawab!

*Penulis adalah Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Wartawan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com yang bertugas di Gresik