Ulama dan Santri di Bangkalan Gelar Apel Siaga Tolak RUU HIP

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Subaidah
Minggu, 05 Juli 2020 19:24 WIB

Para ulama dan santri di Bangkalan memenuhi halaman masjid Al Aziziyah, Sabaneh Bancaran untuk menyuarakan penolakan RUU HIP.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bangkalan menggelar apel siaga menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Aksi yang digelar di halaman masjid Al Aziziyah, Sabaneh Bancaran ini diikuti oleh ulama, ratusan santri, serta masyarakat sekitar, Minggu (5/7/2020).

Dalam aksi ini, massa menyampaikan pernyataan sikap yang intinya menolak RUU HIP karena bertentangan dengan UUD 45. Mereka menegaskan Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa, serta sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia.

"Maka dengan ini kami menolak upaya merubah pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila, karena hal tersebut adalah upaya menurunkan harkat dan martabat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Serta terindikasi membuka ruang perkembangan organisasi paham komunisme di Indonesia," tegas seru salah satu koordinator aksi saat orasi.

Sementara Habib Muhammad Al Bahar, koordinator aksi, menyampaikan bahwa apel siaga ini menunjukkan bahwa penolakan RUU HIP tidak hanya datang dari segelintir kelompok, melainkan semua elemen masyarakat. 

"Kami menolak serta mewajibkan pemerintah untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas. Walaupun saat ini perkembangannya dirubah namanya, kami tetap tidak mau. Kami tidak mau hanya ada permainan kata-kata, tapi makna dan tujuan mereka tetap sama," ujarnya dengan tegas.

Ia menyayangkan keputusan Pemerintah yang hanya menunda pembahasan RUU HIP. Padahal saat ini telah banyak masyarakat dan kelompok yang melakukan penolakan terhadap pembahasan RUU HIP. Mulai dari MUI, FIP, bahkan dua ormas terbesar yakni NU dan Muhammadiyah, juga menyuarakan penolakan.

"Kami tidak mau ditunda. Kami mau RUU HIP atau apapun namanya ini, dicabut, ditolak dikeluarkan dari pembahasan program Proglegnas. Sebelum masyarakat terpancing untuk melakukan aksi penolakan yang lebih besar se-Indonesia," pungkasnya. (ida/uzi/zar)