Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, Mas Abu: Ini Bukan Kerja Personal Saya
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Muji Harjita
Selasa, 30 Juni 2020 20:16 WIB
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih Pemerintah Kota Kediri. Hal ini berdasar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar didampingi Ketua DPRD Gus Sunoto, Plt Inspektur Edi Darmasto, hadir dan menerima penghargaan dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/6). Acara tersebut digelar sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
BACA JUGA:
Pemkot Kediri Gelar Pembinaan untuk 300 CJH 2024
Tingkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Koperasi, Dinkop UMTK Kota Kediri Gelar Sosialisasi
Tingkatkan Minat Baca dan Literasi Pelajar, Pemkot Kediri Peringati World Book and Copyright Day
Ayo Daftar! Pj Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024
Selain Wali Kota Kediri, ada 10 kepala daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menerima LHP atas LKPD TA 2019 dari BPK. Yakni Bupati Gresik, Bupati Bondowoso, Bupati Blitar, Wali Kota Blitar, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk, Wali Kota Malang, Bupati Magetan, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Madiun, dan masing-masing pimpinan DPRD.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan hari ini, 18 Pemerintah Daerah (Pemda) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kota Pasuruan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).
BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.
Meski memperoleh opini WTP, 18 Pemerintah Daerah tersebut diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan BPK berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dengan lebih baik.
Simak berita selengkapnya ...