Terkait RKA, Mendes PDTT Gelar Pemaparan di hadapan Komisi V DPR RI Melalui RDP Fisik dan Virtual

Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Ahmad Fauzi
Kamis, 25 Juni 2020 16:29 WIB

H. Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), dan H. Syafiuddin (Anggota Komisi V DPR RI) saat RDP secara fisik dan virtual, Kamis (25/6/2020).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) H. Abdul Halim Iskandar memaparkan realisasi anggaran di tahun 2020, serta rancangan kerja anggaran dan rancangan kerja pemerintah tahun 2021 bersama Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Mendes PDTT menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kemendes PDTT di tahun 2020 sudah mencapai 40,55 persen, sehingga melebihi target sebesar 35,10 persen dari pagu penghematan Rp 2,5 triliun. Sampai 23 Juni 2020, realisasinya sebanyak Rp 1,042 triliun.

"Terkait rencana kerja Kemendes PDTT di tahun 2021, fokusnya adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Di antaranya, perkembangan pembangunan desa, penurunan angka kemiskinan, revitalisasi bumdes desa tertinggal, dan peningkatan IPM," terangnya.

"Untuk anggaran TA 2021, pagu kebutuhan sebesar Rp 4,1 triliun, di mana pagu indikatifnya sebesar Rp 3,4 triliun, sehingga saat ini masih backlog (selisih) Rp 699 miliar," jelas Mendes PDTT saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) secara fisik dan virtual.

Adapun pagu indikatif sebesar Rp 3,4 trilun terbagi di dua program, Program Generik sebesar Rp 698 miliar dan Program Teknis sebesar Rp 2.7 triliun dengan rincian untuk Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 2.1 triliun, Pembangunan Kawasan Pedesaan sebesar Rp 93 miliar, dan Pengembangan Daerah tertentu sebesar Rp 87 miliar.

"Lalu, Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pemukiman Transmigrasi sebesar Rp 274 miliar, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 229 miliar, serta Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan Pelatihan Informasi sebesar Rp 75 miliar," papar Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT.

Sementara itu, H. Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil Madura mengaku akan memperjuangkan kekurangan atau selisih (backlog) sebesar Rp 699 miliar tersebut, "Kami akan perjuangkan agar bagaimana pagu indikatif Rp 3,4 triliun nanti sampai kepada pagu kebutuhan sebesar Rp 4,1 triliun," ujarnya saat ditemui usai mengikuti RDP melalui virtual di Perumahan Griya Abadi Bangkalan.

Sesuai dari hasil RDP, Komisi V bersama Kemendes PDTT juga akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan Pagu Kebutuhan TA 2021. Menurutnya, kenaikan anggaran di Kemendes PDTT penting untuk pembiayaan program-program prioritas, program pembangunan berskala nasional yang berbasiskan aspirasi masyarakat.

"Hal ini agar agenda pembangunan demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dapat terwujud. Khususnya pencapaian program Kemendes PDTT, serta penguatan sisi kelembagaan dan peningkatan SDM agar pembangunan di desa semakin maju, karena desa adalah ujung tombak pembangunan di grassroot," pungkasnya. (uzi/zar)