Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Setuju Perkuat Pendidikan Islam
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Jumat, 19 Juni 2020 17:55 WIB
BOGOR, BANGSAONLINE.com - Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Demikian disampaikan Presiden dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, Jumat (19/6/2020) pagi di Istana Bogor.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin, dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.
BACA JUGA:
Wakil Ketua Golkar Jatim: Semua Presiden dan Calon Presiden Ingin Bertemu Kiai Asep
Lagi, MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik
Gerindra Sebut Prabowo Akan Jembatani Hubungan Antara Jokowi dengan PDIP
Gibran Tegaskan Jokowi Tak Titipkan Orang untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Tapi Beri Masukan
“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.
Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.
“Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.
Simak berita selengkapnya ...