​Separuh Masyarakat Madura Miskin, Empat Bupati Diminta Tak Andalkan Pertanian dan Pegawai Negeri

Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Ahmad Fauzi
Jumat, 19 Juni 2020 13:09 WIB

Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom dan Akademisi asal Pamekasan Madura.

BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Separuh masyarakat pulau Madura masih hidup dalam kemiskinan. Ironisnya, APBD keempat daerah di Madura tidak akan sanggup untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di pulau Madura. Hal itu dikatakan Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom dan Akademisi asal Madura.

Lebih detail, Didik meminta agar Bupati di empat Kabupaten Madura melakukan komunikasi intensif ke pemerintah pusat agar kucuran dana bertambah, selain menjaring investor. Menurutnya, para pemimpin Madura perlu secara intensif melakukan komunikasi terhadap para pemengang kekuasaan di pusat. Di samping menggaet para investor.

"Membangun Madura tidak cukup dengan mengandalkan APBD saja," jelas Didik yang juga pakar ekonom Indonesia ini, akhir pekan lalu.

Bahkan, Prof. Didik menyentil langsung Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M. yang saat itu ikut diskusi Webinar "Membangun Madura Pasca Pandemi" yang digagas mahasiswa IPB. Ia mengungkapkan, investor yang mau masuk ke Madura sulit sekali karena faktor kemanan yang belum terjamin.

"Masih banyaknya bandit-bandit, selain persoalan karakter, persoalan masyarakat, termasuk persoalan pemimpin. Jika ingin keluar dari kemiskinan, pemimpin harusnya mendorong para investor masuk ke Madura, bagaimana mereka mau menanamkan investasinya. Bahkan saat ini berbanding berbalik, banyak investor hengkang," ujar Didik.

Didik menjelaskan, angka kemiskinan warga Madura masih sangat tajam, terutama Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Kalau menggunakan parameter Bank Dunia, hampir separuh warga Madura miskin. Warga Madura sepuluh kali lebih miskin dari masyarakat Bali. Padahal kemiskinan warga Bali sangat rendah di antara provinsi lain di Indonesia.

Ekonom asal Pamekasan ini menegaskan, membangun Madura tidak cukup dengan APBD saja atau mengandalkan pertanian serta pegawai negeri. Para Bupati harus bisa mendorong tumbuhnya bisnis di Madura. Perdagangan di Madura harus mengeliat. Bidang usaha harus lancar.

"Bukti nyatanya ialah, di ujung jembatan Suramadu masih banyak lahan tidur. Tanah di dibiarkan begitu saja. Harusnya sudah terbangun gedung-gedung tinggi. Investor rebutan untuk berinvestasi di sepanjang jalan tersebut, seperti di jembatan Golden Gate San Fransisco," paparnya.

Sementara Prof. Hairil Anwar Notodiputro, dosen IPB asal Desa Kelbung Kecamatan Sepuluh Bangkalan mengatakan, tingkat kemiskinan di Madura juga dipengaruhi rendahnya Indeks Pembangunan Madura (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madura hanya 61-65, di Jawa Timur 70.77 sedang Nasional 71.39. Karena IPM rendah, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga rendah.

"SDM berkualitas akan memberikan efek ganda terhadap pembangunan yang akan dapat meningkatkan kesejehteraan. Pemda, Perguruan Tinggi, dan Bisnis bisa kerja sama meningkatkan SDM Madura dengan meningkatkan pendidikan keluarga, pendidikan informal yang lebih adaptif, serta pendidikan formal yang lebih memberikan pendidikan karakter," kata Prof. Hairil Anwar N. Ph.D bidang Statistika dari Macquarie Universitas Australia. (uzi/ns)