MA Kuatkan Putusan Bebas Mantan Sekda Gresik, Ini Kata Penasihat Hukum
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 08 Juni 2020 19:14 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi dana retribusi sewa sebagian perairan laut Gresik, dengan termohon Husnul Khuluq. Putusan MA ini memperkuat putusan bebas mantan Sekda Kabupaten Gresik itu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Hadi Mulyo Utomo, Penasihat Hukum Husnul Khuluq mengungkapkan rasa syukur dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena telah mewujudkan prinsip Due Process of Law, yakni memeriksa perkara, memberikan pertimbangan hukum, hingga menjatuhkan putusan dengan pedoman norma hukum positif yang tepat dan relevan.
BACA JUGA:
Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
Kejari Gresik Tetapkan Dua Pejabat Diskop sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Hibah UMKM
Korupsi Hibah UMKM di Diskop Gresik, Kejaksaan Dalami Peran Anggota DPRD
Mantan Kadiskop Gresik Akhirnya Ditahan
"Dengan keluarnya putusan MA itu, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ini sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Karena sesuai pasal 263 yang telah diuji di MK, peluang jaksa untuk PK sudah tertutup. Mari semua pihak mengormati, sebagaimana wujud sikap dan mental penghormatan terhadap marwah proses penegakan hukum di negara ini," ujar Hadi, Senin (8/6/2020).
Hadi menjelaskan, setidaknya terdapat tiga hal yang secara mutlak memberikan alasan kliennya sangat layak dibebaskan dan mendapatkan rehabilitasi dari tuduhan kesalahan, serta sanksi pidana apapun. Antara lain dari aspek kajian teoritik keilmuan hukum, landasan normatif, serta fakta-fakta yang tersajikan dalam persidangan.
Hadi melanjutkan, tidak ada satu pun perbuatan kliennya yang dapat diterjemahkan sebagai kesengajaan atau kealpaan melakukan perbuatan melawan hukum formil (Melanggar Peraturan Perundang-undangan) dan atau menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara.
“Sebagaimana asas hukum pidana universal Geen Straf Zonder Schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Karena itu, tanpa terbukti melakukan kesalahan jangan dijatuhi hukuman sanksi pidana. Karena itu, bebaskan dan pulihkan nama baiknya. Semoga Putusan Kasasi Ini dapat menjadi sumber literasi dan nilai edukasi yang membawa dampak positif terhadap dinamika penegakan hukum tanah air,” imbuh Hadi.
Simak berita selengkapnya ...