Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Libatkan RMI dan Muhammadiyah Sebelum Berlakukan New Normal di Ponpes
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Jumat, 29 Mei 2020 21:10 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani meminta Pemkab Gresik melibatkan pihak terkait seperti Robithah Ma'ahid al Islamiyah (RMI), unsur Muhammadiyah, dan pihak terkait dalam mempersiapkan New Normal (kelaziman baru). Terutama, sebelum menentukan protokol untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren (ponpes).
"Seyogyanya Pemkab Gresik kalau rapat membahas persiapan New Normal untuk aktivitas di ponpes, undang dan libatkan RMI, unsur Muhammadiyah, dan pihak terkait. Sebab, mereka yang memahami kondisi pesantren," ujar Fandi Alamad Yani kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (29/5/2020).
BACA JUGA:
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
Langkah ini, kata Fandi Akhmad Yani, dilakukan agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi pesantren di saat pandemi Covid-19. "Pemerintah tak ada salahnya minta saran dan masukan mereka, sehingga pemerintah bisa tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan sebelum memberlakukan New Normal di ponpes-ponpes," terang politikus muda PKB Gresik ini.
Gus Yani, begitu panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa RMI bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) di bidang pengembangan pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan. "Mereka yang tahu persis persoalan pesantren saat pandemi Covid-19 seperti saat ini," jelasnya.
Senada dengan Yani, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Khoirul Huda juga meminta pemkab melibatkan RMI sebelum menentukan protokol new normal untuk pesantren.
Karena itu, ia menyayangkan rapat terbatas membahas persiapan New Normal yang dipimpin Wabup Moh. Qosim tanpa melibatkan RMI Kabupaten Gresik. Rapat itu hanya dihadiri Kepala Kemenag Gresik Markus, Pj Sekda Nadlif, dan sejumlah undangan.
"Seharusnya pihak pesantren dilibatkan agar bisa bersinergi. Makanya, menyikapi hasil rapat koordinasi Pemda dengan Kemenag Kabupaten Gresik, kami menyayangkan tidak dilibatkannya RMI," ujarnya
Simak berita selengkapnya ...