Lakukan Penyimpangan Anggaran Covid-19 Bisa Dihukum Mati
Editor: .
Wartawan: Yudi Indrawan
Selasa, 21 April 2020 12:48 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menegaskan hukuman maksimal mati bagi siapa pun yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19. Sehingga sesuai instruksi presiden melalui Kejaksaan Agung, setiap pengadaan terkait penanganan Covid-19 harus mendapatkan pendampingan Kejari.
Namun, pendampingan itu akan diberikan setelah pemerintah kabupaten mengajukan permintaan pendampingan penggunaan anggaran.
BACA JUGA:
Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Factory Tour Bupati Jember ke PT Intidaya Dinamika Sejati
"Harapan dari pemerintah (Jaksa Agung) untuk pengadaan yang terkait Covid-19 didampingi oleh Kejari. Tapi harus ada pengajuan dulu dari pemerintah daerah," kata Kepala Seksi Bidang Data dan Tata Usaha (Datun) Kejari jember AgusTaufikurrahman, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Selasa (21/4/2020) pagi.
Mengenai alasan perlunya pendampingan dari Kejari, ia menyebut karena senilai miliaran rupiah itu rawan penyimpangan. Karena itu, ancaman hukuman maksimal diberlakukan untuk pelaku penyimpangan anggaran penanganan Covid-19, yakni hukuman mati.
Hal senada disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember, Agus Budiarto. "Kami berharap tidak ada penyimpangan (anggaran penanganan Covid-19). Apabila masih ada yang masih main-main, khususnya yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini, tegas akan ada tuntutan pidana maksimal, bahkan itu bisa pidana mati," ujarnya.
Simak berita selengkapnya ...