Pimpinan Komisi E DPRD Jatim Sarankan Opsi Lockdown
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Rabu, 25 Maret 2020 22:29 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Upaya pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown di tengah merebaknya virus Covid-19, dianggap terlalu membahayakan. Karena itu, pimpinan Komisi E (Kesra) DPRD Jatim menyarankan penerapan opsi lockdown kepada pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
Mengingat, Corona merupakan virus yang sangat berbahaya bagi orang yang tidak mempunyai kekebalan tubuh yang prima, terutama bagi orang lanjut usia dan orang dewasa yang mempunyai riwayat penyakit.
BACA JUGA:
Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Posko Siaga Musim Lebaran BPBD Jatim Berakhir Pukul 24.00 WIB Hari ini
Berangkatkan Ratusan Peserta Balik Kerja dari Surabaya, BPKH Sediakan 20 Armada
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono. Ia khawatir jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan lockdown untuk memprioritaskan penangan penyebaran Corona, maka virus tersebut akan semakin masif.
"Harus ada tindakan tegas dari aparat dengan lockdown. Keadaan ini sangat membahayakan, karena masyarakat masih berhubungan satu sama lain, terutama di lingkungan kerja, sehingga kalau salah satu ada yang kena. Maka, teman kerja lainnya akan tertular dan akan terbawa ke daerah di mana pekerja tersebut tinggal. Keadaan akan semakin parah dan menyebar luas," tutur Artono, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).
Politikus senior PKS ini mengakui kebijakan lockdown tersebut memang membutuhkan biaya mahal, karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Karena itu, pemerintah harus mem-backup dengan memberi subsidi tunai lewat dana APBN/APBD yang notabene adalah uang rakyat.
Simak berita selengkapnya ...