Soal Penyimpangan APBD di Duduksampeyan, Fajar Anggap Kejaksaan Gagal Lakukan Pencegahan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Kamis, 19 Maret 2020 11:23 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, S.H., angkat bicara terkait kasus penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Duduksampeyan, yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.
Fajar menilai terjadinya penyimpangan APBD di Duduksampeyan adalah bentuk kegagalan Kejaksaan. Sebab, Kejaksaan masuk dalam Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Pemkab Gresik yang bertugas untuk pencegahan penyimpangan anggaran.
BACA JUGA:
Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
Kejari Gresik Tetapkan Dua Pejabat Diskop sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Hibah UMKM
Korupsi Hibah UMKM di Diskop Gresik, Kejaksaan Dalami Peran Anggota DPRD
Mantan Kadiskop Gresik Akhirnya Ditahan
"Itu bentuk kegagalan menurut saya," papar Sekretaris DPC Peradi Kabupaten Gresik ini kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (19/3).
"Seharusnya, Kejaksaan lebih memprioritaskan langkah pencegahan ketimbang melakukan langkah untuk menindak dugaan perbuatan melawan hukum. Sehingga, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara bisa diminimalisir," katanya.
Langkah ini, kata Fajar, juga sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang meminta kepada penegak hukum tidak melakukan pembiaran apabila mengetahui penyelenggara negara salah langkah dalam penggunaan anggaran.
"Kejaksaan selaku TP4D harus mengingatkan kalau mengetahui hal seperti itu. Langkah ini sebagai bentuk pencegahan dan pembinaan," terangnya.
Simak berita selengkapnya ...