Tegas, DPRD Kota Blitar Rekom PSSI Tolak Pertandingan Berpotensi Rusuh
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Kamis, 20 Februari 2020 18:19 WIB
KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Blitar dengan tegas merekomendasikan agar PSSI Kota Blitar menolak pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja DPRD Kota Blitar bersama pihak terkait, mengenai evaluasi pertandingan sepak bola di Kota Blitar yang menimbulkan kerusuhan antar suporter, Selasa (18/2/2020) lalu.
Rapat kerja itu menghadirkan Polres Blitar Kota diwakili Kabag Ops Hari Sutrisno, Ketua Askot PSSI Kota Blitar Yudi Meira, Panpel Pertandingan Murjoko, Kepala Kesbangpol PBD Hakim Sisworo, Kepala Dinas PM-PTSP Suharyono, dan beberapa pejabat Pemkot Blitar lainnya.
BACA JUGA:
Mantan Wabup Bondowoso Ambil Formulir Penjaringan Calon Bupati di DPC PDIP Blitar
Dilaporkan Hilang Tiga Hari Lalu, Nenek di Blitar Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Brantas
Kantor Imigrasi Blitar Deportasi Gadis Berkewarganegaraan Ganda ke Singapura
Bocah 5 Tahun Hanyut Terbawa Arus Parit saat Hujan Deras Mengguyur Kota Blitar
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi mengatakan, rapat kerja ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang bertanggungjawab. Namun, pihaknya ingin mengetahui kronologi sampai pertandingan semifinal Piala Gubernur 2020 antara Persebaya Vs Arema FC digelar di Kota Blitar.
"Kami ingin ada penjelasan supaya ke depan tidak terulang," tutur Agus Zunaedi usai memimpin raker, Kamis (20/2/2020).
Pada kesempatan ini masing-masing, pihak memberi penjelasan proses pemidahan venue pertandingan dari Stadion Kanjuruhan Malang ke stadion kebanggaan warga Kota Blitar tersebut. Tak sampai di situ, kronologi pecahnya bentrok dan kerusuhan massa suporter juga dijelaskan dalam rapat ini.
Usai mendengarkan penjelasan, Agus menegaskan jika dewan sementara ini merekomendasikan agar PSSI Kota Blitar menolak pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
"Intinya DPRD merekomendasi Pemkot tidak boleh mengizinkan pertandingan yang berpotensi menyebabkan kerusuhan dan membawa dampak ketakutan kepada masyarakat. Kita punya otonomi, kita berhak menentukan. Stadion ini kan dibiayai APBD, jadi kepentingan rakyat yang terpenting," ungkap Agus Zunaedi.
Simak berita selengkapnya ...