Pangarmada II: Ada 9 Area Perubahan yang Harus Dilaksanakan Untuk Meraih WBK dan WBBM | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Pangarmada II: Ada 9 Area Perubahan yang Harus Dilaksanakan Untuk Meraih WBK dan WBBM

Editor: .
Wartawan: Devi Fitri
Kamis, 20 Februari 2020 09:53 WIB

Pangarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto saat membuka Latihan Dalam Dinas (LDD) Reformasi Birokrasi Koarmada II tahun 2020.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Panglima Komando Armada (Pangarmada) II Laksda TNI Heru Kusmanto secara resmi membuka Latihan Dalam Dinas (LDD) Reformasi Birokrasi tahun 2020, yang dilaksanakan di gedung Panti Tjahaya Armada Surabaya, Rabu (19/02).

Selama satu minggu ke depan para peserta yang berjumlah sekitar 264 orang perwira dari masing-masing bidang reformasi, akan mendapat pelatihan dari personel Kolat . Diharapkan sebagai agen of change, mereka bisa melaksanakan Reformasi Birokrasi di tubuh , yang dipandang mampu mewujudkan zona integritas menuju terciptanya wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Reformasi birokrasi menurut situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumber daya manusia aparatur.

Sementara itu dalam sambutannya, Panglima mengatakan bahwa ditunjuk untuk menyiapkan diri sebagai salah satu dari 12 Kotama guna menata organisasinya.

"Sehingga birokrasinya lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, serta dapat memberi pelayanan publik sesuai dengan pokok pikiran, yaitu selaku penegak kedaulatan dan hukum di laut," terang Laksda Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan jika ada 9 aspek atau area perubahan yang harus dilaksanakan oleh TNI /Polri dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Ke-9 aspek tersebut, yang pertama yakni perubahan mental aparatur. Kedua adalah organisasi diharapkan tepat fungsi dan tepat aturan, yang ketiga perubahan atau perbaikan pada tata laksana yang mencakup penataan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas efektif efisien dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

 

 Tag:   Koarmada II

Berita Terkait

Bangsaonline Video