Survei Pilbup Kediri oleh ASTI Dipermasalahkan KPU, Baehaki: Sekadar Survei Belum Perlu Mendaftar

Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Muji Harjita
Jumat, 14 Februari 2020 10:06 WIB

Baehaki Sirajd, Manager Operasional ASTI ketika memberi penjelasan kepada wartawan.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Hasil survei ASTI (Akurat Survey Terukur Indonesia) yang disampaikan Baehaki Sirajd, Manager Operasional ASTI di Hotel Front One In Katang, Kediri, Rabu (12/2/2020), ternyata menimbulkan polemik termasuk di KPU Kabupaten Kediri sendiri. ASTI dinilai telah melanggar aturan KPU karena belum mendaftarkan lembaganya ke KPU Kabupaten Kediri.

Lebih-lebih, ASTI hanya menyurvei 8 tokoh yang paling populer, yaitu Masykuri 80,30% disusul dr. Sukma Sahadewa 76,60%, Mujahid 72,70%, Insaf Budi Wibowo 66,80%, H. M. Ridwan 58,40%, Hanindhito Pramana 53,70%, Hj. Yekti Murih Wiyati 48,80%, dan Eko Ediyono 46,50%. Padahal banyak tokoh selain yang disebutkan ASTI, yang layak maju sebagai Calon Bupati Kediri.

"Sayang di Kabupaten Kediri belum ada lembaga survei yang melakukan kegiatan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan KPU RI. Padahal KPU jauh-jauh hari sudah membikin aturan tentang lembaga survei jajak pendapat, pemantau, dan juga hitung cepat. Lembaga yang kemarin melakukan rilis hasil survei, belum mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan KPU RI dan KPU Kabupaten Kediri," kata Nanang Qosim Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Sosialisasi, menanggapi hasil survei ASTI.

Menurut Nanang, selama ini pihaknya belum pernah menerima laporan, konfirmasi/register lembaga yang melakukan survei, jajak pendapat, hitung cepat, atau pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 sebagaimana regulasi yang ditetapkan KPU RI, termasuk dari ASTI yang telah merilis hasil surveinya itu.

Sementara Imam Subawi, Aktivis Demokrasi Kediri mengatakan, di sebagian kelompok survei lain yang hasilnya tidak dipublikasikan, muncul nama-nama seperti Mudawamah, Lilik Nur Cholidah, Rahmad Mahmudi, dan Supadi. Nama Erjik Bintoromantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, juga muncul meski kecil. Tapi di hasil survei ASTI, nama-nama tersebut tidak muncul sama sekali.

"Biasanya meski angka atau persentase berbeda, nama-nama serupa akan muncul juga. Tapi itu semua terserah ASTI," ujar Imam Subawi.

"Saat ini sebenarnya belum boleh mengatakan, satu survei hasilnya salah atau benar mutlak, tapi survei yang benar dengan teori yang benar, pelaksanaan benar, Insya Allah hasilnya mendekati benar," katanya.

Sementara itu, Baehaki Sirajd, Manager Operasional ASTI kepada wartawan menjelaskan bahwa yang namanya survei itu setiap orang, kelompok, atau lembaga bisa melakukan, tanpa harus mendaftar atau terdaftar di KPU.

"Kalau sekedar survei, saya kira belum perlu mendaftar ke KPU. Baru, ketika akan melakukan hitung cepat hasil pemilihan, lembaga survei memang harus terdaftar di KPU," kata Baehaki Sirajd, Jumat (14/2).

Terkait dengan kenapa hanya 8 tokoh yang disurvei ASTI, Baehaki mengatakan bahwa ASTI memang fokus ke delapan tokoh tersebut.

"Bila misalkan ada kelompok atau lembaga survei lain yang memasukkan nama berbeda, sebenarnya tidak masalah, dan itu menjadi hak masing-masing kelompok atau lembaga survei bersangkutan," terang Baehaki.

Menurut Baehaki, ASTI akan melakukan survei lagi ketika parpol sudah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

"Termasuk akan menyurvei pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dari Independen, bila nanti ada," pungkas Baehaki.

Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa ASTI telah merilis hasil surveinya terkait kepopuleran tokoh yang saat ini akan maju dalam kontestasi Pilbup Kediri 23 September 2020. (uji/ns)