Komisi III DPRD Pasuruan Warning Kontraktor Tak Asal-asalan Kerjakan Proyek

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Rabu, 12 Februari 2020 18:26 WIB

Anggota Komisi III DPRD Pasuruan saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan proyek bronjong di Desa Cangringmalang, Kecamatan Beji.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pelaksanaan proyek kebencanaan yang dilakukan Pemkab Pasuruan dengan anggaran Rp 1,9 miliar dari BTT (Belanja Tak Terduga) pada tahun 2020, mendapat atensi serius dari kalangan dewan. Sorotan ini salah satunya datang dari anggota Komisi III, H. Arifin, S.Sos, usai melakukan peninjuan ke lokasi pembangunan tanggul yang jebol dengan menggunakan bronjong di Desa Cangringmalang, Kecamatan Beji, Rabu (12/2).

Ia berharap agar semua kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas Sumbersdaya Air dan Tata Ruang mengerjakan proyek sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. 

"Kita minta rekanan yang mengerjakan fisik proyek betul-betul memperhatian kualitas agar sesuai dengan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani, agar hasil pekerjaan bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Dirinya juga meminta kepada warga sekitar ikut melakukan pengawasan. Pasalnya, anggaran yang disiapkan untuk penanganan kedaruratan lumayan besar. Apalagi, proyek kebencanaan ini tidak menggunakan jasa konsultan.

Selain penanganan darurat, Arifin menyampaikan bawa Pemkab Pasuruan juga akan mengupayakan penanganan permanen untuk infrastruktur yang rusak imbas bencana. Di antaranya dengan mengajukan usulan ke Provinsi Jawa Timur. Sebab, ada beberapa lokasi di sekitar anak sungai Wrati yang merupakan menjadi wewenang Pemprov.

Diberitakan sebelumnya, anggaran Rp 1,9 miliar dari pos BTT dialokasikan untuk penanganan kedaruratan di 7 titik lokasi terimbas bencana. Yakni penanganan bronjong di Dusun Tebel Desa Cangkringmalang Rp 300 juta, Desa Ngembel Rp 400 juta, Desa Kedungringin Rp 300 juta.

Serta, untuk pembersihan enceng gondok di Kecamatan Beji, masing-masing di Desa Cowek Desa Purwosari Rp 400 juta, Desa Rejoso Rp 400 juta, dan Desa Karanglo Kecamatan Grati Rp 150 juta. (bib/par/rev)