Rencana Pemanfaatan Kalimati untuk Atasi Banjir, Bupati Tunggu Kabar Pemerintah Pusat

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Selasa, 14 Januari 2020 13:11 WIB

Sejumlah bangunan tampak berdiri di sempadan Kalimati yang rencananya akan dinormalisasi dan dimanfaatkan kembali sebagai aliran sungai. foto: Tribunnews

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Pasuruan untuk memfungsikan kembali Kalimati atau Bangiltak untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di wilayah Beji dan sekitarnya, hingga kini masih belum jelas kelanjutannya. Pemkab Pasuruan masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemanfaatan Kalimati tersebut.

Sebab, jika rencana pemanfaatan Kalimati terwujud, Pemkab Pasuruan harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut nantinya dipergunakan untuk pembangunan rusunawa untuk menampung warga bantaran Kalimati yang terdampak. Serta, untuk membangun fasilitas umum yang ada di sepanjang sempadan Kalimati.

"Biayanya cukup besar. Dan lagi, tidak hanya warga Kabupaten Pasuruan di Beji yang terdampak. Tetapi juga warga di Sidoarjo," kata Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Selasa (14/1).

Karena itu, Irsyad menjelaskan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Pemprov ataupun Pemerintah Pusat untuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Mengingat, pengelolaan Kalimati merupakan wewenang pusat.

Diberitakan sebelumnya, Kalimati rencananya akan dinormalisasi atau dikeruk untuk dimanfaatkan kembali sebagai aliran sungai guna mengatasi banjir di Beji dan sekitarnya. Namun, saat ini kondisinya telah banyak berdiri bangunan di sempadan Kalimati. Bangunan itu ditempati warga Kabupaten Pasuruan, termasuk di Kedungringin, Kecamatan Beji.

Karena itu, Pemkab Pasuruan harus menyiapkan sarana untuk merelokasi warga, apabila rencana pemanfaatan Kalimati terwujud.

Selain pemanfaatan Kalimati, Pemkab Pasuruan juga sudah merancang untuk membangunan kolam retensi untuk mengatasi banjir di wilayah Beji. (bib/par/rev)