Gabungan LSM di Gresik Demo DPRD Desak Sekda Dinonaktifkan

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Selasa, 14 Januari 2020 11:41 WIB

Massa LSM gabungan saat menggelar aksi demo di DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Massa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Komite Masyarakat Pejuang Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi demo di DPRD Gresik, Selasa (14/1).

LSM yang turut serta dalam demo itu, yakni Forum Kota (ForKot), Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra), Persatuan Arek Lumpur (PAL), Paguyuban Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG), Supporter Ultras Mania, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), dan sejumlan aktivis lain.

Ada empat tuntutan yang diusung Kompak Gresik, yakni mendesak Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya dinonaktifkan karena sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi potongan jasa insentif pajak daerah pegawai di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Kemudian, menuntut pengembangan kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes), operasi tangkap tangan (OTT) di Inspektorat, serta meminta Pemkab Gresik mewujudkan pelayanan tanpa praktik korupsi.

Syafiudin, salah satu orator menyatakan tuntutan penonaktifan Sekda agar Bupati tidak dinilai melindungi koruptor. "Untuk itu, saya meminta agar Bupati menonaktifkan Sekda Andhy Hendro Wijaya," desaknya.

Sementara Koordinator Forkot Haris Sofanul Faqih mendesak agar Kejari terus mengusut kasus korupsi di Dinkes. "Siapapun yang terlibat harus diadili. Jangan hanya Nurul Dholam (mantan Plt Kepala Dinkes) yang diadili," tegasnya.

Senada disampaikan Anja Isu dari Genpatra. Dia juga mendesak agar kasus korupsi di BPPKAD diusut tuntas. "Jangan hanya M. Muktar (mantan Plt. Kepala BPPKAD) dan Sekda saja yang diadili. Semua yang terlibat harus diseret ke pengadilan. Kami akan kawal para koruptor hingga membusuk di penjara," cetusnya.

Dalam demo ini, massa juga menuntut DPRD Gresik membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. "Gresik sudah masuk fase darurat korupsi," sambung Abdul Wahab, peserta demo lain. (hud/rev)