Tuntut Pengusutan Sejumlah Kasus Korupsi, Kompak Gresik Demo Besar-besaran Selasa Mendatang

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Minggu, 12 Januari 2020 17:23 WIB

Para LSM saat rapat koordinasi untuk persiapan demo kasus korupsi di DPRD Gresik, Sabtu (11/1) malam. foto: ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Gresik yang mengatasnamakan diri Komite Masyarakat Pejuang Anti Korupsi (Kompak) Gresik sepakat akan menggelar demo besar-besaran di DPRD Gresik, Selasa (14/1) mendatang.

Aliansi ini terdiri dari Forum Kota (ForKot), Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra), Persatuan Arek Lumpur (PAL), Paguyuban Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG), Supporter Ultras Mania, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), dan sejumlah aktivis lain.

Anggota LSM Genpatra Jhon Oi menyatakan, demo gabungan LSM itu mengusung sejumlah isu kasus korupsi yang tengah mencuat maupun yang saat ini ditangani pihak berwajib. Salah satunya kasus korupsi potongan jasa insentif pajak daerah dari pegawai di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik yang telah menyeret Mantan Plt. Kepala BPPKAD M. Muktar dan Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya.

Selain itu, juga kasus korupsi dana potongan jasa pelayanan (Jaspel) BPJS di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik yang telah menyeret mantan Kepala Dinkes Gresik dr. M. Nurul Dholam yang telah divonis 4 tahun penjara dan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

"Aliansi mendesak kasus tersebut kembali dibuka dan dikembangkan. Jangan hanya berhenti di dokter Dholam saja," ungkap Jhon Oi kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (12/1).

Ia juga menyebut kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Inspektorat Gresik yang ditengarai ada rentetan kasus dugaan korupsi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Koperasi yang kasusnya diduga masih mengendap di Polres Gresik.

"Semua akan kami angkat untuk diusut tuntas sampai akar-akarnya," jelas Jhon Oi.

Khusus untuk kasus di BPPKAD, Jhon Oi berharap Sekda mau buka-bukan mengungkap pejabat lain yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi tersebut. "Kasus ini telah kami laporkan ke KPK dan MA agar dikawal," tandasnya.

"Genpatra dalam demo tersebut juga akan mendesak DPRD Gresik untuk meminta Bupati Sambari Halim Radianto agar menonaktifkan Sekda yang telah terlilit kasus korupsi di BPPKAD dan tengah menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya. Langkah ini agar tak memperpuruk citra Pemkab Gresik, sebab Sekda adalah jabatan strategis, yaitu top leader ASN di lingkup Pemkab Gresik," pungkasnya. (hud/rev)