​KPK Panggil A Muhaimin Iskandar dalam Kasus Suap Proyek PUPR

Editor: Tim
Selasa, 19 November 2019 12:03 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016. Kakak kandung Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, A Halim Iskandar, yang pada Muktamar PKB di Bali mengubah panggilannya dari Cak Imin menjadi Gus Ami itu dipanggil sebagai saksi.

Cak Imin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR akan diperiksa untuk tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka HA (Hong Artha)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan persnya, Selasa (19/11).

Dalam pemeriksaan kali ini, seperti dikutip Kumparan.com, KPK juga memanggil dua anggota DPRD Lampung, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung, untuk tersangka yang sama.

Pada kasus ini, KPK telah memeriksa beberapa politikus PKB, di antaranya Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmy Faishal Zaini. Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami dugaan adanya aliran dana yang berasal dari eks anggota Komisi V DPR F-PKB, Musa Zainuddin, ke koleganya di DPR. Musa telah menjadi tersangka dan telah divonis 9 tahun di perkara ini. Kini ia mendekam dalam penjara.

Dalam laporan Majalah Tempo Musa Zainuddin mengaku setor uang Rp 6 miliar kepada Cak Imin, lewat Jazilul Fawaid. Musa Zainuddin juga mengaku lapor ke Helmy Faisol Zaini setelah menyerahkan uang Rp 6 miliar itu ke Cak Imin lewat Jazilul Fawaid.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa Zainudin pada anggota DPR lain," ujar Febri pada Senin (30/9).

Dalam perkara ini, Hong Arta diduga menyuap Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 10,6 miliar pada Juli dan Agustus 2016.

Suap itu diduga untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Selain itu, Hong Artha juga diduga menyuap Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR F-PDIP sebesar Rp 1 miliar pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini. KPK sebelumnya sudah menetapkan sejumlah pihak, baik dari unsur DPR, Kementerian PUPR, dan swasta, sebagai tersangka dalam kasus ini. Beberapa di antaranya sudah divonis bersalah. Para tersangka itu ialah:

Beberapa di antaranya sudah divonis bersalah. Para tersangka itu ialah:

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video