Beban Total Coverage Naik Rp 9 Miliar, Pemkot Mojokerto Berharap Kenaikan Pita Rokok

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Senin, 11 November 2019 18:08 WIB

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemkot Mojokerto rawan kolaps. Mulai tahun 2020, pemerintah setempat dituntut membengkakkan anggaran Total Coverage BPJS Kesehatan setidaknya hingga sebesar Rp 9 miliar per tahun.

Padahal, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pusat sejak beberapa tahun terakhir cukup membikin puyeng pranata setempat. Sejumlah pos-pos strategis dilibas demi langkah penghematan.

"Besaran anggaran penerima biaya iur daerah (PBID) kita untuk saat ini sebesar Rp 17 miliar. Dana tersebut untuk memenuhi pembayaran program Total Coverage BPJS Kesehatan dengan estimasi 55 ribu peserta. Dengan kenaikan tarif BPJS, maka pemkot harus menyediakan tambahan anggaran Rp 9 miliar mulai tahun depan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu, Senin (11/11).

Imbas kenaikan tarif BPJS di semua kelas tersebut memaksa Pemkot harus pintar-pinta berhitung. Beberapa upaya dilakukan agar duit Pemkot cukup membayar beban tagihan BPJS kelas III tersebut. "Kita melakukan upaya validasi kepesertaan Total Coverage. Dari perhitungan ulang itu jumlah peserta ditemukan turun jadi 53 ribu orang," imbuh Kadinkes.

Turunnya angka tersebut, menurut Indah, karena adanya peserta yang meninggal dunia dan atau pindah keluar kota.

Meski dari kuantitas turun, namun kenaikan tarif baru BPJS hingga 100 persen itu adalah mimpi buruk bagi peserta asuransi plat merah ini. Dan sudah dapat dipastikan tahun depan Pemkot wajib menyediakan slot Total Coverage lebih tebal dari biasanya yakni sebesar Rp 26,6 miliar. Angka ini dari kalkulasi 53 ribu peserta BPJS kelas 3 x 42 ribu x 12 bulan = Rp 26.6 miliar.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video