Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pegawai di Lingkup Pemkab Bangkalan Minim, Baru 40 Persen
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Subaidah
Selasa, 27 Agustus 2019 19:57 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2019 sebagai wujud pengoptimalan layanan di Kabupaten Bangkalan, Selasa (27/08/2019). Acara ini digelar di Aula Diponegoro, dengan dihadiri Wakil Bupati Bangkalan Mohni, Sekertaris Daerah Setijabudi, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Mohni, monitoring tersebut juga bertujuan untuk mengajak seluruh tenaga kerja PNS dan non-PNS di Bangkalan untuk ikut serta dalam program pemerintah ini. "Sebab, saat ini kepatuhan instansi yang ada di Bangkalan belum sepenuhnya mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.
BACA JUGA:
Pastikan Integrasi Aplikasi Berjalan Baik, Direktur TI BPJS Kesehatan Kunjungi RS Widodo Ngawi
Ini Tujuan Direktur TI BPJS Kesehatan Kunjungi RSU Arga Husada Kediri
Pemkab Bangkalan Butuh Rp700 Miliar untuk Realisasikan Jalur Lingkar Selatan
BPJS Kesehatan Jember Permudah Layanan JKN saat Libur Lebaran
"Tapi untuk tenaga kerja yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Bangkalan seperti honorer sudah kita daftarkan. Namun untuk sukwan masih belum kita daftarkan dan akan kita tindak lanjuti, karena jumlahnya sangat banyak dan penghasilannya juga tidak tetap. Untuk guru ngaji pun nanti akan kita bahas kembali dengan pihak yang bersangkutan di program 2020," jelasnya
Sementara Dhyah Swasti Kusuma Wardhani Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura menyatakan sejak tahun 2018, seluruh tenaga non ASN diwajibkan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari instansi yang menaunginya.
Simak berita selengkapnya ...