Gubernur Khofifah Optimis Bisa Kurangi Kemiskinan di Jatim di Bawah Rata-rata Nasional
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Didi Rosadi
Rabu, 17 Juli 2019 07:04 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis angka kemiskinan di Jatim bisa diturunkan hingga di bawah rata-rata nasional 9,41 persen dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Padahal, per September 2018 tingkat kemiskinan di Jatim mencapai 10,85 persen atau setara 4,2 juta penduduk Jatim.
Optimisme orang nomor satu di Jatim itu semakin tinggi, mengingat berdasarkan data BPS dalam jangka waktu 6 bulan terakhir tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan yakni 0,48 persen. Padahal dalam kurun waktu 4,5 tahun sebelumnya penurunan kemiskinan di Jatim hanya sebesar 0,5 persen.
BACA JUGA:
Kemiskinan Ekstrem di Jatim Tersisa 0,82 Persen, Khofifah Janji Lanjutkan Programnya
Gubernur Khofifah Dinobatkan Sebagai 'Ibu Perangkat Desa Jatim' oleh PPDI
Jenazah Kiai Roziqi Disalatkan di Masjid Akbar, Khofifah 3 Kali Minta Kesaksian Jemaah
Khofifah Apresiasi Kontribusi Kades Wujudkan Desa Mandiri hingga Penurunan Kemiskinan Ekstrem
“Ini adalah penurunan kemiskinan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sehingga ini akan menjadi fokus kami untuk melihat apa yang menjadikan penurunan kemiskinan ini cukup signifikan pada 6 bulan terakhir,” ujar Khofifah di sela kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jatim tahun 2018, di Surabaya, Selasa (16/7) malam.
Untuk akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di Jatim, lanjut Khofifah, pihaknya juga sedang mengonfirmasi kepada semua elemen yang bisa memberikan pendampingan secara efektif, terutama berbasis desa di 10 kabupaten yang status sosial ekonominya terendah.
“Makanya salah satu yang menjadi fokus PKH Plus ke depan adalah 10 kabupaten yang secara kuantitatif masuk pada daerah yang kemiskinannya tertinggi secara kuantitatif itulah yang akan diintervensi program PKH Plus,” beber mantan Mensos RI ini.
Sekadar diketahui, 10 daerah di Jatim yang secara kuantitatif status sosial ekonominya terendah adalah Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Probolinggo, Kab Sumenep, Kab Pamekasan, Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Probolinggo dan Kab Bojonegoro.
“Kami juga ingin di saat yang sama melakukan pemberdayaan ekonomi di titik-titik itulah yang kita akan sinergikan dengan pihak swasta termasuk perusahaan-perusahaan,” ungkap Khofifah.
Simak berita selengkapnya ...