DPRD Jatim Sambut Pembentukan Tim Reaksi Cepat Terkait Pelaksanaan PPDB

Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Nur Khasanah Yulistiani
Senin, 08 April 2019 11:16 WIB

Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi E DPRD Jatim.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengaku dirinya memberikan apresiasi pembentukan tim reaksi cepat atau quick response yang bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.

Alasannya, selama ini dengan sistem zonasi yang diberlakukan banyak orang tua siswa mengeluh akan sistem tersebut. Banyak pengaduan ke kami atas sistem zonasi saat ini diberlakukan.

“Kami berharap dengan adanya tim reaksi cepat ini bisa mengatasi kebingungan ortu siswa dalam mencari sekolah yang terbaik baik bagi putra/putrinya,” ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto, Senin (8/4/2019).

Diungkapkan oleh pria yang juga ketua FPD DPRD Jatim ini, pihaknya berharap tim ini bisa memberikan penjelasan secara detail terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Jatim.

“Jangan sampai ortu siswa salah informasi dalam menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak tepat,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim reaksi cepat atau quick response yang bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.

“Tim ini akan memberikan quick response kepada masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anaknya yang ingin masuk ke SMA/SMK,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas terkait pendidikan di gedung DPRD Jatim.

Khofifah mengatakan, tim quick response dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan informasi dan konsultasi secara tepat dan cepat terkait PPDB, khususnya terkait informasi zonasi, baik yang berada didalam maupun diluar zona, kemudian yang berada didalam maupun diluar kota.

Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, tim quick response tersebut ke depan juga bertugas untuk melayani informasi terkait program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, maupun informasi tentang guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT). Kemudian agar informasi tersebut valid, Khofifah juga meminta disiapkan press release resmi. (yul/dur)