Harga Gabah Turun, Petani di Jember Duduki Kursi Dewan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Kamis, 28 Maret 2019 16:22 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Gara-gara harga gabah anjlok dalam dua minggu ini, puluhan petani yang berasal dari 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember, melakukan unjuk rasa di gedung DPRD, Kamis (28/3). Mereka melakukan demo menuntut agar para wakil rakyat itu mau membantu mencarikan jalan keluar.
Tetapi setelah sampai di gedung DPRD, para petani kecewa lantaran seluruh anggota Komisi B yang membidangi pertanian, tidak ada di tempat. Setelah menunggu hingga 1 jam, tidak ada satu pun anggota dewan yang datang.
BACA JUGA:
Meriahnya Festival Ramadhan 2024 yang Digelar Pegadaian Area Jember
Pileg 2024, DPC Demokrat Jember Targetkan 7 Kursi
DPRD Jember Soroti Pengelolaan Sampah
Penerimaan P3K Jember, Edi Cahyo: Harus Dilakukan dengan Seimbang
Hal ini membuat mereka semakin kesal. Para pengunjuk rasa akhirnya melakukan rapat sendiri di salah satu ruangan gedung DPRD. Mereka menuntut adanya perhatian dari pemerintah akan nasib petani di Jember.
“Beberapa hari ini, harga gabah terjun bebas. Selasa (26/3) kemarin kita sudah berkirim surat kepada anggota dewan, khususnya anggota dewan dari Komisi B. Namun ternyata hari ini, anggota dewan tidak ada di tempat, sehingga kita duduki kursinya. Padahal kita ingin mengeluhkan harga gabah ini,” kata Koordinator Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ) Jumantaro saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung dewan.
Menurut Jumantoro, para petani hanya berharap ada perhatian pemerintah atas anjloknya harga gabah ini. Baik dari eksekutif maupun legislatif. "Karena informasi dari rekan-rekan petani, harga gabah saat ini sekitar Rp 2.500 - Rp 3000 (per Kg), untuk jenis Legowo. Padahal kalau kita mengacu Inpres Nomer 5 Tahun 2015, seharusnya harga gabah terendah Rp 3.700. Bahkan harga gabah saat ini lebih rendah dari harga katul (bahan pangan untuk ternak). Sepertinya anjloknya harga gabah saat ini terjadi secara nasional," Jelasnya.
"Kami berharap, apa yang kami lakukan dengan rekan-rekan ada perhatian serius dari pemerintah, baik dari Bulog, atau pihak terkait. Kami juga minta tolong pada BPSP, agar tidak memberikan label. Karena yang rugi petani. Janganlah membodoh-bodohkan petani. Padahal kami ingin berkontribusi untuk kedaulatan pangan," katanya.
Simak berita selengkapnya ...