Sumamburat: Lengser Keprabon Pakde Karwo

Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: ---
Rabu, 13 Februari 2019 10:28 WIB

Suparto Wijoyo

Oleh: Suparto Wijoyo*

RABU, 13 Februari 2019 ini, Bude Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil E. Dardak dilantik di Istana Negara sebagai Gubernur-Wakil Gubernur periode 2019-2024. Ucapan selamat dan senyum mengembang diragam kesempatan beliau yang memberikan “energi baru” pembangunan Jatim. Pakde Karwo (Dr H Soekarwo) dan Gus Ipul (Drs H Saifullah Yusuf) telah bertahtah selama satu dasawarsa sejak 12 Februari 2009-12 Februari 2019. Dua periode kepemimpinan itu menandakan betapa warga Jatim terpuaskan, hingga ada celetukan, andai saja secara yuridis masih diperkenankan untuk menjabat yang ketiga kalinya, diamini Pakde Karwo terpilih kembali. Tapi kita semua manut kaedah demokrasi yang oleh hukum diberi batasan cukup dua periode saja. Pakde Karwo-Gus Ipul sejak awal mengusung tema besar APBD untuk Rakyat dan saat ini terlihat senyum tulusnya atas capaian luar biasanya dalam berkinerja. Ratusan penghargaan telah diraih secara terukur untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Penilaian dari banyak elemen masyarakat maupun komponen politik: Pakde Karwo dan Gus Ipul lengser keprabon, khusnul khotimah, nyaman dalam transisi kepemimpinan yang dituai secara demokratis.

Semua legowo sebagaimana lekat pada kekompakannya selama ini. Tongkat kepemimpinan itu dialihkan sesuai dengan mandat rakyat yang diberikan pada 27 Juni 2018. Di tanggal itu warga Jatim diberi kesempatan untuk menentukan pengganti Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur yang dinilai secara nasional sangat visioner. Inovasi pemerintahannya memberikan optimisme yang hari-hari ini sorot mata publik mestilah tertuju kepada Gubernur baru yang sedang “meriah” bersyukurnya.

Dalam konteks kehendak untuk rakyat ini saya pun teringat Jatimnomics Pakde Karwo yang diterapkan dengan ciri aktivitas pembangunan yang berupa: (1) Peningkatan basis Produksi UMKM dan Besar di mana peran menonjol dari Pemerintah Provinsi dimulai dari perencanaan yang menyiapkan database UMKM melalui sensus UMKM bekerjasama dengan BPS (dan ini merupakan sensus UMKM pertama di Indonesia yang dilakukan daerah), kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas UMKM agar memiliki kompetensi dengan daya saing produk yang kompetitif. Pemerintah hadir untuk mendesain agar produk UMKM memiliki daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Untuk usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee), baik kemudahan perizinan, pasokan power/listrik, ketersediaan pasokan energi, menjamin iklim buruh yang demokratis serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi. Pada kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif (inclusive growth mindset) serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi (policy & strategy innovation) maupun dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pengarusutamaan (participatory based development): meningkatkan output pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Simak berita selengkapnya ...

1 2